KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramana meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri tidak sekadar melihat persentase dalam mengukur keberhasilan penurunan stunting. Ia meminta kepala dinas dan camat mengetahui secara pasti berapa jumlah kasus stunting yang benar-benar ada di lapangan.

Mas Dhito, sapaan Hanindhito, menegaskan data penurunan stunting harus mencerminkan kondisi riil masyarakat. Jangan sampai angka persentase terlihat turun, tetapi jumlah kasus dan pertumbuhan kasus baru di lapangan belum tertangani secara signifikan.

“Camat saya minta tolong dicek di kecamatannya, berapa angka real stunting bukan prosentasenya,” ucap Mas Dhito saat memberikan arahan terkait proyek strategis dan prioritas daerah kepada kepala dinas dan camat di Ruang Joyoboyo Kantor Pemkab Kediri, Senin (5/10/2026).

Berdasarkan hasil bulan timbang, prevalensi stunting di Kabupaten Kediri memang menunjukkan tren penurunan. Pada Desember 2025 angkanya tercatat 8,04 persen, kemudian turun menjadi 7,67 persen pada Februari 2026 dan kembali turun menjadi 7,47 persen pada Agustus 2026.

Namun, menurut Mas Dhito, persentase tersebut harus diterjemahkan ke dalam angka riil. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar penurunan kasus yang benar-benar terjadi sekaligus memastikan tidak muncul kasus baru.

“Jangan sampai penurunan itu cuma buat nyeneng-nyenengke bupati. Kalau sampai saya tahu betul di lapangan realnya angka stunting tidak terjadi penurunan signifikan, angka pertumbuhan stunting juga tidak bisa dihentikan maka ada konsekuensi yang harus ditanggung,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemkab Kediri memiliki visi yang sama dalam mengawal penanganan stunting. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada menurunkan angka yang tercatat, tetapi juga memastikan kasus baru atau growth stunting dapat dicegah.

Menurut Mas Dhito, camat memiliki peran penting karena berada lebih dekat dengan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Pemantauan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif, tetapi perlu memastikan data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.

Ia meminta kepala dinas dan camat bekerja bersama dalam memastikan intervensi penanganan stunting berjalan efektif. Data yang akurat menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan dan mencegah munculnya kasus baru.

Selain persoalan stunting, Mas Dhito juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan bagi masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta kualitas pelayanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan terus ditingkatkan. Dengan demikian, program penjaminan kesehatan tidak berhenti pada aspek kepesertaan, tetapi juga memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Bagi Pemkab Kediri, evaluasi berbasis kondisi riil tersebut diharapkan membuat program penanganan stunting lebih terukur. Penurunan angka bukan sekadar terlihat baik dalam laporan, tetapi benar-benar dirasakan melalui berkurangnya jumlah anak yang mengalami stunting di lapangan. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS