MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kembali memberikan bantuan untuk masyarakat di masa pandemi covid-19.

Pemkot Madiun menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) kepada 5.565 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di halaman Balai Kota. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Madiun Maidi.

“Kita menyerahkan bantuan kepada warga sebanyak 5.565 penerima. Nantinya, warga Kota Madiun tidak ada yang kesulitan baik dari kesehatan ataupun ekonomi,” terang Maidi, Selasa (31/8/2021).

Wali Kota dari PDI Perjuangan ini mengatakan, penerima BLTD merupakan warga Kota Madiun yang namanya belum tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Bantuan langsung tunai itu berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT).

Dijelaskan, program BLTD ini pencairannya dilakukan melalui BNI 46. Masing-masing warga menerima bantuan Rp 200 ribu per bulan.

Bantuan yang diberikan untuk alokasi Juli hingga Desember mendatang. Pencairannya pun tak diberikan secara langsung, tetapi langsung masuk ke rekening masing-masing penerima.

“Per orang mendapatkan Rp 200 ribu. Mulai cair hari ini lewat BNI 46. Semua disalurkan lewat ATM,” terang Maidi.

Orang nomor satu di Kota Pendekar ini mengatakan, BLTD yang diberikan tersebut di luar bantuan yang selama ini dikucurkan pemerintah provinsi maupun pusat.

Harapannya, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan warga sebaik-baiknya khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19.

Melalu BLTD ini, Maidi berharap masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi dapat terbantu.

Dirinya memastikan bantuan yang diberikan itu tidak akan tumpang tindih dengan bantuan sejenis. Sebab, database penerima bantuan sudah dimasukkan ke dalam aplikasi.

“Semua masalah warga kita cukupi. Mulai dari kesehatan dan ekonomi semua akan pemkot bantu,” ungkapnya.

Untuk diketahui, program BLTD ini merupakan yang pertama kali bergulir di Kota Madiun. Usulannya berasal dari kelurahan melalui musyawarah kelurahan.

Sebelumnya ada 7.210 usulan, kemudian setelah dilakukan penyaringan jumlahnya KPM menjadi 5.565. Yang tidak lolos karena sudah terdaftar dapat bantuan, rumah di luar kota, atau pindah.

Melalui BLTD ini, diharapkan semua lapisan masyarakat bisa dapat bantuan, sehingga seluruh warga terbantu dan tidak ada yang kesusahan. (ant/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS