BANYUWANGI – Keterlibatan pemerintah desa sangat vital dalam berbagai program pembangunan, mulai penanganan kemiskinan hingga stunting. Hal tersebut disadari betul oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Sebagaimana terungkap dalam “Gesah Bareng Bupati” dengan para kepala desa dari Kecamatan Srono, Muncar, Kabat, Rogojampi dan Blimbingsari di Kantor Kecamatan Srono, Kamis (13/10/2022).

Program “gesah bareng” alias berbincang bersama para kades rutin diselenggarakan Bupati Ipuk secara berkala.

“Terima kasih kepada bapak/ibu kepala desa yang selama ini terus bekerja bersama. Beberapa fokus kita ke depan adalah bagaimana semaksimal mungkin membantu warga kurang mampu dan menangani stunting,” ujar Bupati Ipuk.

Sebagai bentuk komitmen bersama menangani kemiskinan, stunting, dan pelbagai persoalan di desa, Bupati Ipuk berjanji untuk tetap mempertahankan besaran Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD Banyuwangi. Meskipun terjadi penurunan Dana Perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah.

“Meskipun dana transfer dari pusat ini berkurang, kami tetap berkomitmen untuk memenuhi permohonan para kepala desa agar ADD yang ditransfer daerah ke desa, tidak akan berkurang,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Selama ini, ADD di Kabupaten Banyuwangi mencapai 14 persen dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini telah melebihi pagu yang hanya mengamanatkan 10 persen.

“Kami tidak ingin pembangunan di desa terganggu karena adanya pengurangan anggaran,” tegasnya.

Dalam acara gesah yang dilakukan secara bergilir oleh Bupati Ipuk itu, selalu terjadi dialog yang gayeng. Para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang dialami di desanya dan langsung mendapatkan tanggapan dari bupati dan jajaran OPD yang mendampingi.

Di antaranya tentang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Hal tersebut ditanyakan oleh Kepala Desa Macanputih, Kabat, Farid. Ia memohon adanya TPA di wilayah tengah. Hal itu langsung ditanggapi oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dwi Handayani.

“Saat ini, sudah ada beberapa lahan yang sudah dipersiapkan. Namun, kami memohon bantuan untuk turut mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan dengan adanya TPA di daerahnya,” ujar Dwi.

Dwi juga menegaskan bahwa TPA yang dipersiapkan oleh Pemkab Banyuwangi dipenuhi berdasarkan standard keamanan. Mulai dari pemasangan membran untuk mencegah pencemaran ke air tanah, hingga penyemprotan disinfektan agar tak menimbulkan lalat.

“Jadi, aman bagi lingkungan,” tegas Dwi. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS