SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menilai wilayah Surabaya Barat tergolong sebagai kawasan ‘terpinggirkan’. Sebab, masih belum ada zona yang dipetakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Belum adanya zona yang terpetakan membuat kondisi wilayah Surabaya Barat yang minim penataan,” kata Syaifuddin, Minggu.

Legislator yang menjabat Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini menambahkan, selama ini pembangunan pemukiman mewah di wilayah Surabaya Barat, makin membuat warga asli semakin terpinggirkan.

Bahkan, banyak yang meninggalkan Surabaya dan memilih pindah domisili ke daerah sekitarnya, seperti Gresik atau Mojokerto.

“Pembangunan pemukiman mewah tidak boleh membuat warga terpinggirkan dan termarginalkan,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya harus ada zona yang terpetakan, sehingga tidak akan ada orang Surabaya yang terpinggirkan dan berpindah ke daerah lain.

“Warga Surabaya Barat terancam terpinggirkan karena tingginya peningkatan masyarakat wilayah setempat yang berasal dari daerah lain,” ujar politisi yang kebetulan juga tinggal di Kecamatan Pakal, kawasan Surabaya Barat.

Menurutnya,  warga asli Surabaya Barat kebanyakan hidup menjadi petani sehingga ketika lahan berubah fungsi sebagai pemukiman baru berupa rumah mewah maka mereka tidak bisa mengimbangi. Bahkan mereka tak berkutik ketika dihadapkan adanya portal yang dijaga ketat oleh pengembang.

“Mereka itu kan aslinya masyarakat petani ketika lahan mereka beralih fungsi maka mereka tidak bisa mengimbangi. Dan ini mengancam mereka menjadi terpinggirkan,” bebernya.

Dia berharap Pemkot Surabaya bisa menyediakan sarana pendidikan yang mampu mencetak siswa setempat memiliki jiwa pengusaha. Sehingga mereka bisa mampu bersaing menjadi pengusaha seperti keinginan Wali Kota Surabaya.

“Pemkot harus menyediakan sarana pendidikan yang mampu membentuk entrepreneur. Sehingga generasi selanjutnya bisa mampu bersaing seperti yang diinginkan ibu wali, yakni menjadi tuan dan nyonya di rumah sendiri,” ucapnya. (goek)