SURABAYA – Komisi A DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota menyiapkan penataan kepegawaian, menyusul segera dilantiknya Risma – Whisnu sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih.

Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono mengatakan, ada sejumlah pertimbangan penting perlunya penataan pegawai. “Pertama, banyak pejabat yang sudah pensiun. Kedua, ada sejumlah pos Plt atau rangkap jabatan, kemudian beberapa pejabat yang menempati posisinya terlalu lama,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan, sejumlah lurah dan camat banyak yang menempati posisinya di wilayah tertentu selama 5 hingga 7 tahun. Jika terlalu lama, menurutnya dampaknya pasti ada kejenuhan dan sebagainya. “Untuk itu perlu penyegaran, di-rolling ke tempat lain,” paparnya.

Dia menambahkan, idealnya pergantian lurah dan camat sesuai usulan Komisi A yang disampaikan ke pemerintah kota, setelah yang bersangkutan memegang jabatan selama 3 tahun.

Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono, menegaskan, biasanya proses penataan kepegawaian dilakukan dalam gerbong yang besar. Namun demikian, proses mutasi itu bisa dilakukan 6 bulan sejak walikota dan wakil walikota terpilih telah dilantik.

“Enam bulan setelah dilantik, sebaiknya pemkot menyusun hal-hal itu,” ujarnya.

Pihaknya berharap pada saat mutasi mendatang, seluruh pos kepemimpinan diisi figur yang the right man and the right place. “Hal itu agar fungsi pemerintahan berjalan maksimal terutama soal penyerapan anggran dan pelayanan publik,” tandas dia.

Pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu menambahkan, penataan kepegawaian dan kepemimpinan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi.

Dan, pasangan Risma – Whisnu dalam visi- misi yang disampaikan saat kampanye pilkada menyatakan, bahwa reformasi birokrasi merupakan syarat fundamental pemerintah kota ke depan.

Adi mengaku, ekspektasi masyarakat terhadap Risma – Whisnu pada masa pemerintahan lima tahun ke depan sangat tinggi. Untuk itu, harapan tersebut harus dijawab dengan menunjukkan kinerja aparat birokrasi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS