SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri mendesak Wali Kota Tri Rismaharini segera merestrukturisasi jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD). Seperti Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH), PD Pasar Surya, dan PT Surya Karsa Utama (SKU).

Menurut Syaifuddin, perusahaan milik Pemkot Surabaya ini tak pernah mampu membuat inovasi yang mensejahterakan dengan menyediakan kebutuhan masyarakat.

Dia mengungkapkan, perusahaan tersebut hanya berpikir profit oriented, agar setoran deviden ke owner terus meningkat setiap tahun sehingga dianggap berprestasi.

“Kalau tidak segera dirombak, Pemkot Surabaya akan menjadi kapitalis. Padahal pemerintah tidak boleh begitu. BUMD itu harus mampu dan berusaha mengintegrasikan program kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan,” kata Syaifuddin, Senin.

Dia mencontohkan, di PD RPH yang selama ini hanya menjadi tempat penjagalan sapi, tanpa mengembangkan tugas dan fungsinya yaitu menjaga kebutuhan daging agar tidak langka.

Pun dengan PT SKU, dalam hal penyediaan rumah atau tempat tinggal yang dapat terjangkau masyarakat menengah ke bawah.

Legislator yang menjabat Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini menjelaskan, kinerja PT SKU cenderung berkiblat kepada para pengembang swasta yang hanya berpikir ekspansi dengan memperluas area bisnis propertinya. Bahkan membangun gedung-gedung bertingkat untuk dijadikan hunian (apartemen).

Pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini khawatir, kemajuan kota terbesar kedua setelah Jakarta ini tidak bisa dinikmati warga Surabaya. Namun hanya bisa dinikmati warga pendatang.

“Kalau kota ini nantinya menjadi kota yang maju dan modern, namun isinya hanya warga dari luar Kota Surabaya, maka ini bukan sebuah keberhasilan, tapi justru kegagalan. Saya berharap paradigma ini diubah, karena kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan tanggung jawab negara,” ucapnya. (goek)