Senin
10 Februari 2025 | 8 : 24

Kurikulum 2013 Layak Dievaluasi

pdip-jatim-agatha-retnosari

SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari sepakat dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah soal kurikulum 2013. Agatha mengatakan, pada saat melakukan reses 25 – 30 November 2014 lalu, dirinya mendapatkan banyak masukan dan keluhan dari guru swasta yang mengaku tidak mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Pendidikan di masing-masing kota/kabupaten.

Terkait dengan kurikulum 2013, Agatha minta ketegasan pemerintah untuk segera memutuskan. Jika seperti sekarang ini, dikhawatirkan guru dan wali murid akan bingung.

“Jika memang masih menggunakan atau memberikan kebebasan kepada sekolah apakah tetap menggunakan kurikulum 2013 atau 2006 bisa membuat bingung. Apalagi ini sudah semakin mendekati akhir tahun ajaran,” ujar Agatha, Kamis (11/12/2014).

Menurutnya, kurikulum 2013 bisa saja diterapkan, namun dengan catatan penerapannya dilakukan di kelas kecil dengan jumlah maksimal 20 – 25 siswa. Hal ini sangat penting, karena dalam kurikulum 2013, peran guru sangat penting, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap proses dari siswa.

Kelas kecil seperti ini, tegas Agatha, sangat jarang ditemui di sekolah, karena sebagian besar sekolah di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya dalam satu kelas masih berkisar diatas 30 siswa.

“Jika tetap ingin menggunakan kurikulum 2013 pastikan dulu jumlah siswa per kelasnya. Karena keterbatasan guru, tidak mungkin bisa maksimal mengawasi semua proses yang dilakukan siswa,” cetus kader PDI Perjuangan ini.

Persoalan lain yang dihadapi para guru dan wali murid, adalah soal buku kurikulum 2013 yang sampai sekarang masih mengalami kendala dalam hal distribusi.

Dia juga berharap agar persoalan kurikulum 2013 tidak dibawa ke ranah politik, karena ini akan membuat situasi di dunia pendididikan menjadi tidak kondusif. Terlebih lagi, kabarnya Dinas Pendidikan Jawa Timur sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 213 miliar untuk kurikulum 2013.

“Langkah yang adil adalah Dinas Pendidikan mendengarkan keluhan dan aspirasi dari guru serta wali murid. Jika ingin membuat keputusan, jangan sampai merambah di ranah politik,” pungkasnya. (rad)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Prihatin Ruang Kelas SDN Grudo 3 Ngawi Nyaris Ambruk, Pak King Dorong Perbaikan Lewat Revisi APBD

NGAWI – Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko (King) merasa prihatin dengan kondisi tiga ruang kelas di SDN ...
EKSEKUTIF

Bupati Gresik Minta 2.569 PPPK Penerima SK Tunjangan Fokus Layani Rakyat

GRESIK – Sebanyak 2.569 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten ...
LEGISLATIF

Raperda Pembatasan Gawai Masuk Prolegda 2025, Hosnan: Upaya Jaga Kesehatan Mental Anak

SUMENEP – Gagasan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Pembatasan Gawai yang digulirkan Fraksi PDI ...
KRONIK

Tiba di Jeddah, Megawati, Puan dan Pratama Laksanakan Ibadah Umroh

JEDDAH – Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR RI, Puan ...
KRONIK

Resmi Dimulai, Bupati Ipuk Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis

BANYUWANGI – Program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah sebagai bentuk apresiasi bagi Warga ...
LEGISLATIF

Revisi UU BUMN Disahkan, Kanang: Untuk Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Ekonomi Nasional

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dalam Rapat Paripurna ...