Sabtu
15 Maret 2025 | 2 : 49

Kurangi Beban Rakyat Jelang Ramadan, Said Minta Anggaran Perlinsos Ditambah

pdip-jatim-said-abdullah-050821-1

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah minta pemerintah menambah alokasi plafon anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Hal ini untuk bisa mengurangi beban rakyat menjelang Ramadan.

Pasalnya, kata Said, program perlinsos ini efektif sebagai social stabilizer dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas.

“Maka saya mengimbau pemerintah untuk melakukan penebalan terhadap perlinsos. Apalagi, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan,” kata Said dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menurut Said, penebalan terhadap perlindungan sosial ini dilakukan pemerintah dengan cara menambah anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.

Untuk tahun 2022 ini, anggaran perlinsos telah ditetapkan sebesar Rp 154,8 triliun. Program perlinsos ini sangat penting sebab menjangkau 37,9 juta pelanggan listrik tersubsidi, 8 juta metric ton LPG 3 Kg, 7,5 juta keluarga penerima BLT di pedesaan, 10 juta keluarga penerima PKH.

Tak hanya itu, program ini juga menjangkau 18,8 juta keluarga penerima kartu sembako, 20,2 juta siswa penerima KIP, dan 96,8 juta keluarga penerima PBI JKN. “Karenanya, saya mendukung penambahan plafon program perlinsos ini hingga Rp 15-17 triliun,” imbuhnya.

Selain menebalkan perlinsos, politisi Banteng asal Sumenep, Madura ini minta Satgas Pangan terus melakukan monitoring dan operasi pasar dengan sigap, mengantisipasi upaya penimbunan stok, permainan harga, dan ketidakpatuhan atas pelaksanaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) beberapa komoditas.

Ini penting terlebih sebentar lagi akan melaksanakan puasa hingga Lebaran Mei nanti yang kebiasaannya permintaan atas barang konsumsi makin tinggi.

“Untuk itu, Satgas Pangan dibantu aparat penegak hukum dari kepolisian, mulai dari pusat sampai jajaran Polsek di kecamatan harus ikut melakukan pengawasan guna memastikan distribusi bahan pangan benar-benar tersedia di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, mengantisipasi kelangkaan minyak goreng, Ketua DPP PDI Perjuangan ini minta pemerintah perlu mengamankan pasokan stok dengan negara-negara eksportir atas berbagai komoditas utama yang dipasok dari impor. Kelangkaan minyak goreng harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Eddy Tarmidi Ikut Salurkan Sembako Bantuan PDI Perjuangan Jatim ke Masyarakat

SURABAYA – Pada bulan Ramadan tahun ini DPD PDI Perjuangan membagikan 56.000 paket sembako melalui Dewan Pimpinan ...
KRONIK

Perkenalkan Potensi Lokal, Pemkab Sumenep Gelar Festival Srikaya 2025

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, menggelar Festival Srikaya di halaman Kantor Pemkab ...
KRONIK

Hormati Ramadan, Bupati Sugiri Instruksikan ASN dan Masyarakat Pakai Baju Muslim

PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menginstruksikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan ...
LEGISLATIF

Tri Wulan Pertama 2025, DPRD Banyuwangi Usulkan Pembahasan Pekerja Migran Indonesia

BANYUWANGI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi mengusulkan pembahasan 2 (dua) ...
LEGISLATIF

Kanang Tegaskan DPR RI Serius Kawal Kasus Pertamina, Antam, Minyakita

NGAWI – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ir Budi Sulistyono (Kanang) prihatin dengan kondisi masyarakat saat ...
KRONIK

Korban PHK Kesulitan Bayar BPJS, Khairul Anam Minta Pemkab Perbarui DTKS

KABUPATEN PROBOLINGGO – Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terancam tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. ...