SUMENEP – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, H. Zainal Arifin, menolak fasilitas mobil dinas. Hal itu diambil sebagai respon atas aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk melakukan penghematan di tengah efisiensi anggaran.

“Saya lebih nyaman pakai mobil pribadi. Toh, saya punya Avanza dan Xenia, cukup untuk kerja. Kalau boleh memilih, saya lebih baik tanpa mobil dinas,” ujar Zainal, Senin (15/4/2025).

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menganggarkan sekitar Rp2,7 miliar untuk pengadaan tiga unit Toyota Innova Zenix tipe V bagi unsur pimpinan DPRD.

“Anggarannya memang sudah disiapkan jauh hari. Tapi dalam perjalanannya, kami pimpinan sempat sepakat menolak. Kami ingin anggaran itu dialihkan ke sektor yang lebih dibutuhkan rakyat,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, penggunaan mobil dinas justru menghapus hak atas tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD, berbeda dengan 46 anggota dewan yang tetap menerima tunjangan tersebut.

“Kalau pakai mobil dinas, kami tidak dapat uang transportasi. Biaya operasionalnya pun tetap dipotong. Jadi, bukan gratis. Sekalian saja saya tidak usah pakai, biar sama seperti anggota yang lain,” tuturnya.

Ia juga mengaku bahwa dirinya menyiapkan surat penolakan resmi untuk disampaikan ke Bupati Sumenep. Menurutnya, hal itu penting sebagai wujud empati terhadap kondisi keuangan daerah dan masyarakat.

“Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar citra. Kalau sampai akhir jabatan saya tidak pakai mobil dinas, justru saya bersyukur. Biar publik tahu, tidak semua pejabat haus fasilitas,” tandas Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep itu. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS