BANYUWANGI – Ketua DPRD Kabupate Banyuwangi, l Made Cahyana Negara, meminta kepada eksekutif untuk segera memenuhi akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di seluruh kantor pelayanan publik, dari tingkat desa hingga kabupaten.

Menurut Made, di Kabupaten Banyuwangi masih banyak kantor pelayanan publik yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut tentu akan sedikit menyulitkan masyarakat penyandang disabilitas untuk meminta pelayanan dari kantor pemerintah.

“Masih ada ruang publik di Banyuwangi belum ramah difabel. Untuk itu, di tahun depan semua kantor layanan publik harus sudah memiliki fasilitas penunjang untuk sudara-saudara kita yang disabilitas,” ujar Made saat dikonfirmasi Kamis (21/10/2021).

Untuk mewujudkan Banyuwangi sebagai kabupaten yang ramah disabilitas, Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi tersebut meminta dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2022, setiap komisi untuk mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerjanya agar mengalokasikan anggaran penyediaan fasilitas penyandang difabel.

“Dalam rapat kerja, komisi-komisi kita minta untuk mengingatkan SKPD agar mengalokasikan anggaran penyediaan fasilitas difabel, agar Banyuwangi benar-benar menjadi kabupaten yang ramah bagi disabilitas,“ ucapnya.

Made menambahkan, para penyandang disabilitas membutuhkan kesetaraan dari berbagai pihak, bukan dikasihani karena kondisi fisik. Sehingga tahun 2022 pemerintah daerah wajib memberdayakan mereka di seluruh sektor kehidupan.

“Hingga kini penyandang difabel masih dianggap minoritas dan kerap dipandang sebelah mata, sehingga tidak banyak tempat yang menyediakan pelayanan khusus bagi mereka,” ungkap Made.

“Untuk itu melalui ruang publik yang ramah difabel inilah pemerintah dapat menunjukan kepeduliannya pada kelompok disabilitas,“ sambungnya.

Selain dapat memenuhi fasilitas publik untuk penyandang disabilitas, Made juga berharap di tahun 2022, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran maksimal untuk pemberdayaan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas agar mereka menjadi masyarakat yang produktif dan tidak dipandang sebelah mata.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya memenuhi fasilitas penunjang untuk teman-temen disabilitas, tapi juga ada alokasi dana khusus untuk pemberdayaan, pelatihan, dan permodalan bagi mereka,” pungkasnya.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS