SURABAYA – Sejumlah kepala daerah memuji keberanian pasangan Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno yang menetapkan program pendidikan gratis dalam visi-misinya.
“Saya lega dengan keberanian itu. Rakyat menyambut baik, karena pendidikan adalah hak warga negara, dan negara wajib memenuhi hak itu,” kata Wali Kota Blitar, Mohammad Samanhudi Anwar, Jumat (2/2/2018).
Sebelum 2017, Pemkot Blitar dikenal sebagai daerah dengan persentase alokasi anggaran pendidikan tertinggi di Jatim, yaitu mencapai 46 persen dari nilai APBD Rp 800 miliar. Di kota tempat Bung Karno disemayamkan itu, dikenal istilah pendidikan “Nol Rupiah”.
Selain pembebasan biaya pendidikan, juga pemberian baju seragam, buku, beasiswa, dan program lain bagi siswa yang berprestasi.
Samanhudi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar itu kemudian tidak bisa apa-apa, ketika tahun 2017, kewenangan mengelola SMA/SMK beralih ke Pemprov Jawa Timur sesuai ketentuan Undang-Undang. Peralihan ini diikuti penerapan kebijakan pendidikan berbayar, sehingga SMA/SMK di Kota Blitar tak lagi gratis.
Pun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang juga mendukung program pendidikan Gus Ipul-Puti itu. “Rakyat memetik manfaat besar dari kebijakan tersebut, dan itu berarti Gus Ipul dan Mbak Puti adalah cerminan aspirasi rakyat,” ujar Risma.
Di Surabaya, anggaran pendidikan mencapai 32 persen APBD ketika SMA/SMK masih dikelola Pemkot Surabaya. Sekolah dilarang memungut dari siswa.
“Yang memungut, kami beri sanksi kepala sekolahnya. Sekarang pendidikan gratis hanya bisa untuk SD dan SMP negeri. Yang swasta, kami berikan subsidi. Dengan program Gus Ipul-Mbak Puti ini, berarti memberi akses bagi Kota Surabaya untuk membantu lagi pendidikan anak-anak kita di SMA/SMK,” kata Risma.
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko juga menyambut baik. “Masyarakat pasti berharap, kebijakan itu bisa diwujudkan,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengapresiasi program Gus Ipul-Puti terkait pendidikan gratis SMA/SMK. “Warga menyambut antusias. Bagi kabupaten/kota, itu berarti memberi ruang kolaborasi untuk ikut mengembangkan SMA/SMK. Tahun lalu, kami membatalkan dana untuk SMA/SMK Rp18 miliar karena belum ada payung hukum teknisnya,” ujarnya.
Sebagai solusi sementara, Pemkab Banyuwangi menggelontorkan dana bantuan sosial ke para pelajar kurang mampu dengan tabungan Rp1 juta per pelajar, bantuan uang saku, dan biaya transportasi.
“Wujudnya kami siasati bantuan sosial untuk masyarakat umum. SMA/SMK-nya tidak kami sebutkan di anggaran, karena berpotensi menuai polemik regulasi,” ujar Anas.
Seperti diketahui, sebelumnya Cawagub Puti Guntur Soekarno menyampaikan, salah satu janji kerjanya adalah kembali menggratiskan SMA/SMK di Jatim sebagai ikhtiar meningkatkan kualitas SDM.
“Pembebasan biaya pendidikan akan diikuti peningkatan kualitas melalui berbagai program lain. Pokoknya anak muda Jatim harus bisa jadi SDM andal membanggakan,” kata Puti. (goek)
