KEDIRI – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kediri Sujoko Adi Purwanto menyetujui perlunya evaluasi ulang terkait pemberlakuan kebijakan 5 hari sekolah yang sudah berjalan kurang lebih satu bulan.

“Disini posisi kita berada di tengah, tidak membela dinas maupun FKDT (Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyyah) Kota Kediri. Harapan saya karena ini baru berjalan satu bulan kita memberikan rekomendasi supaya kebijakan 5 hari sekolah dievaluasi ulang,” kata Sujoko di Kota Kediri, Selasa (24/10/2023).

Legislator di Komisi C yang membidangi pendidikan tersebut mengemukakan alasannya mendukung untuk dilakukan evaluasi karena letak demografis Kota Kediri banyak pondok pesantren.

“Jangan sampai kegiatan pondok terganggu. Dievaluasi ulang maksudnya tidak dihentikan, berjalan tetap, tetapi perlu untuk dievaluasi kembali. Evaluasi ulang sesuai yang disampaikan oleh FKDT,” jelasnya.

Joko menambahkan, sebenarnya pihak Dinas Pendidikan sebelumnya sudah memanggil pihak FKDT untuk diajak berkomunikasi terkait hal ini tetapi ternyata tidak hadir.

“Makanya keputusan dari Diknas mendapat ganjalan FKDT karena belum ada komunikasi. Karena itu dengan rekomendasi ini Dinas Pendidikan Kota Kediri bisa memberikan yang terbaik. Yang jelas 5 atau 6 hari itu baik, yang tidak baik adalah tidak sekolah,” ujar dia.

Yang diminta oleh pihak FKDT, sebutnya, yaitu ingin pihak Dinas Pendidikan mengembalikan aturan sebelumnya, jam belajar sekolah efektif 6 hari. “Sudah saya targetkan evaluasi minimal satu bulan selesai, juga ada survey,” terang Joko.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Anang Kurniawan merasa bersyukur persoalan ini sudah dijembatani oleh DPRD melalui komisi C.

“Tadi kan sudah ketemu disampaikan terkait kebijakan ini. Direkomendasikan untuk dievaluasi. Kami juga harus lebih intens lagi menjalin komunikasi dengan FKDT. Dua poin ini nanti kita segera laksanakan,” katanya.

Lebih lanjut mantan manajer Persik Kediri ini tidak menampik kemungkinan pihaknya selama ini belum maksimal melakukan komunikasi dengan FKDT.

“Selama ini teman-teman dari pihak sekolah menginginkan yang 5 hari. Dengan berbagai pertimbangan itu akhirnya kami setujui, keinginan dari mereka (sekolah ). Pelaksanaan di sekolah tidak ada masalah. Karena ini ada efek ke teman-teman lainya maka kita memikirkan itu bagaimana caranya bisa berjalan beriringan,” tuturnya.

Sedangkan dari pihak FKDT minta kebijakan yang sudah berjalan harus dievaluasi. Karena dampaknya sangat terasa terutama pada pendidikan non formal seperti Diniyyah dan TPQ.

“Pengurangannya sangat drastis, jumlah santri yang masuk berkurang 40 persen sampai 50 persen. Bahkan pada hari Sabtu kan libur, mereka juga pingin libur,” ungkap Fathur Rozi, Sekretaris FKDT.

Sekadar diketahui jika saat ini ada sekitar 56 pendidikan non formal Diniyah dan TPQ di Kota Kediri.

Seperti diketahui, sejumlah orang yang mengatasnamakan FKDT Kota Kediri mendatangi Kantor DPRD Kota Kediri di jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir, Senin 23 Oktober 2023.

Tujuan mereka ke sana bukan untuk berunjuk rasa, melainkan hanya menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan komisi C DPRD Kota Kediri dan Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Setibanya di kantor gedung dewan, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak penerapan 5 hari sekolah di Kota Kediri”. Di bawahnya tertulis “Penerapan 5 hari sekolah mengakibatkan anak-anak capek dan tidak mau mengaji di madrasah diniyah”.

Kehadiran mereka langsung diterima oleh Ketua Komisi C Sunarsiwi Ganik Pramana yang juga dari fraksi PDI Perjuangan, beserta 4 anggota DPRD lainya. Rapat dengar pendapat dilaksanakan di ruang Komisi C berlangsung kurang lebih 1 jam. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS