SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur melalui koordinasi lintas instansi dan dukungan anggaran yang memadai. Ia menyebut alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) telah ditingkatkan untuk mendukung penanganan situasi darurat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul kebakaran yang dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan gunung, di antaranya Ringgit di kawasan Gunung Arjuno, Gunung Raung, dan Gunung Argopuro, setelah kejadian serupa di Gunung Bromo.

Sri Untari menilai kekeringan berkepanjangan di tengah kondisi iklim ekstrem meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga membutuhkan koordinasi cepat antarlembaga dan pencegahan agar api tidak meluas.

“Kondisi cuaca dan iklim di Jawa Timur betul-betul berada pada situasi perubahan iklim yang sangat ekstrem akibat dampak El Nino. Kekeringan panjang ini berakibat pada kebakaran hutan di mana-mana. Saya sangat prihatin melihat beberapa gunung terbakar secara bersamaan,” ujar Sri Untari di Surabaya, dikutip Senin (19/10/2026).

Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota terkait, TNI Angkatan Udara, serta relawan pemadam kebakaran hutan untuk memperkuat upaya penanganan di lapangan.

Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar pengerahan personel dan sarana pemadaman dapat disesuaikan dengan kondisi setiap kawasan terdampak. Langkah cepat juga dibutuhkan untuk membatasi penyebaran api dan mengurangi risiko terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dari sisi pembiayaan, Sri Untari menyatakan anggaran BTT Jawa Timur telah ditingkatkan dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) bersama BPBD. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan keadaan darurat.

“Kami sudah siapkan dana BTT yang mencukupi. Saat pembahasan P-APBD bersama BPBD, kami memahami betul potensi situasi darurat seperti ini sehingga alokasi dana BTT telah kita naikkan agar upaya penanganan tidak terkendala,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dukungan anggaran menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional sesuai kondisi di lapangan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pemetaan kebutuhan, koordinasi petugas, serta penggunaan sumber daya secara tepat.

Selain mendorong penanganan darurat, Untari mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan dan lereng gunung.

“Jangan sembarangan membuang puntung rokok di area hutan. Kondisi gesekan dedaunan kering di tengah suhu terik ekstrem saat ini sangat mudah memicu titik api. Kesadaran bersama menjadi kunci pencegahan dini,” imbuhnya.

Ia menilai pencegahan perlu melibatkan masyarakat karena perilaku manusia dapat menjadi salah satu pemicu kebakaran, terutama ketika vegetasi mengering dan kondisi lingkungan rentan terhadap api.

Sri Untari juga mengajak masyarakat melakukan introspeksi ekologis dan memperkuat kepedulian terhadap kelestarian hutan. Ia menyerukan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta para pemangku adat dalam gerakan doa bersama dan salat tobat serentak.

Menurutnya, ajakan spiritual tersebut dapat menjadi ruang refleksi bersama di tengah bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Meski demikian, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan pemadaman, pencegahan kebakaran, dan pemulihan lingkungan.

Sri Untari turut menyoroti dampak kekeringan dan karhutla terhadap kondisi ekonomi serta kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta perlindungan hutan dan sumber mata air menjadi bagian dari perhatian jangka panjang, termasuk melalui evaluasi perizinan yang berpotensi mengabaikan aspek lingkungan.

“Kekeringan panjang dan kebakaran ini berimbas langsung pada kesulitan ekonomi, kesehatan, dan cuaca masyarakat. Ini momentum bagi kita untuk memohon ampunan, bertobat, sekaligus menghentikan perusakan hutan serta menertibkan izin-izin yang tidak berwawasan lingkungan. Mari bersama-sama menjaga paru-paru bumi dengan merawat hutan dan melestarikan sumber mata air,” pungkasnya.

Bagi Sri Untari, penanganan karhutla membutuhkan dua langkah yang berjalan beriringan: respons darurat yang terkoordinasi dan upaya menjaga ekosistem agar risiko kebakaran dapat ditekan. Perlindungan hutan dan sumber air juga perlu menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat Jawa Timur. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS