PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, hadir sebagai pembina upacara dalam peringatan ke-61 Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo pada Jumat (24/9/2021).

Pada kesempatan itu, Kang Giri, sapaan akrabnya, menyematkan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada 11 pegawai BPN yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kang Giri juga menyerahkan secara simbolis sertifikat aset pemkab, sertifikat wakaf Muhammadiyah, sertifikat wakaf NU, PTSL, dan sertifikat UMKM.

Dalam keterangannya, Kang Giri menyatakan, jika saat ini sedang proses sertifikasi aset pemkab. Pemkab menargetkan sebanyak 500 sertifikat aset pemkab harus tuntas pada akhir tahun ini. Sementara dari jumlah keseluruhan yakni sekitar 1.500 sertifikat aset pemkab ditargetkan harus tuntas pada tahun 2023 mendatang.

“Asetnya pemkab yang jadi ada 61, 62, 46. Minggu depan ada 30. Kita bergerak terus untuk percepatan sertifikasi aset milik rakyat atau pemerintah. Milik pemkab ada sekitar 1.500. Tahun ini target 500 sertifikat aset pemerintah. 2023 harus tuntas semuanya (sertifikat, red)” ujar Kang Giri.

“Kendala sertifikasi itu lumrah. Selama duduk bersama antara BPN dan pemerintah untuk menyelesaikan problematika, nanti bisa terurai satu persatu. Kita bekerja untuk mewujudkan sertifikasi asset, agar ternilai dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, jumlah sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga saat ini sudah mencapai 80 persen dari 52.500 PTSL yang ditargetkan di 2021. Menurut Kang Giri, sertifikat PTSL sangatlah penting lantaran memiliki nilai dan status yang luar biasa serta menambah income masyarakat supaya tidak ada sengketa pertanahan.

“Ini ibaratnya BPKB. Kalau ada BPKB jadinya mahal. Tidak hanya sekadar nilai, tapi bagaimana negara ini mampu terintegrasi dalam 1 pembukuan,” tukasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS