SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan, pihaknya menerima informasi pada Jumat (7/11/2025) soal OTT yang dilakukan KPK kepada Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, yang juga kader PDI Perjuangan.

Terkait itu, kata Said, PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

“Kami juga mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan,” kata Said Abdullah, Sabtu (8/11/2025).

PDI Perjuangan Jatim, sambung Said, selalu menjunjung tinggi independensi KPK. Hal ini, sebutnya, sesuai yang diamanatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri.

“Kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujarnya.

Segenap jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim, lanjut Said, meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, dan tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

“Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tegas politisi yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Pada kesempatan ini, imbuh Said, mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri Sancoko oleh KPK.

“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” ucapnya.

“Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” tutup Said Abdullah. (goek)