TULUNGAGUNG – Sejumlah kepala desa di Tulungagung berharap DPRD Jawa Timur ikut mendampingi upaya warga terkait pengajuan program perhutanan sosial (PS) di wilayahnya.

Harapan ini mereka sampaikan saat mengikuti agenda reses yang digelar anggota Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Provinsi Jawa Timur Guntur Wahono di Kabupaten Tulungagung. Minggu (5/6/2022).

Acara reses Guntur yang yang dihadiri perwakilan kepala desa di wilayah Tulungagung ini menampung berbagai aspirasi. Mulai dari sektor kebudayaan, pertanian, lingkungan hidup, infrastruktur dan lain-lain.

Soal PS ini di antaranya disampaikan Kades Rejosari Sudikan. Mewakili warganya, dia minta agar dibantu pendampingan terkait dengan pengajuan perhutanan sosial di wilayahnya.

Menurut Sudikan, mengacu pada Permen LHK tentang PS, pihak desa sudah mengakomodir para pengelola hutan untuk mengurus pengajuan program itu. Namun hingga saat ini belum terealisasi karena masih terganjal aturan yang lain.

Menurutnya, selain Desa Rejosari, ada 10 desa di Kecamatan Kalidawir juga mengajukan program PS namun juga masih belum terealisasi. “Kami mohon agar DPRD mendampingi proses pengajuan PS,” kata Sudikan.

Soal PS juga disampaikan Kades Banyuurip Sugiatno yang mengaku dalam setahun terakhir sudah berjuang ke Jakarta untuk mengawal program PS. Karena jika program PS berhasil, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah hutan.

Kepada anggota Komisi D DPRD Jatim itu, Sugiatno menyatakan siap mempertemukan 4 ribu pengusul PS di wilayah Kecamatan Kalidawir, agar bisa dibantu mensukseskan program yang telah diusulkannya. “Kami mohon, agar permen LHK No 27 Tahun 2021 dikawal terus,” harap Sugiatno.

Sedang soal air bersih, Kades Kalibatur Atmo mengeluhkan sulitnya warga untuk mendapatkan air bersih di wilayahnya ketika musim kemarau.

Kepada anggota DPRD Provinsi Jatim ini, dirinya minta ada pembangunan sumur bor di desanya, agar kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi.

Menanggapi aspirasi perwakilan kades, Guntur Wahono menampung semua keluhan dan usulan masyarakat, terutama usulan kesulitan air minum di wilayah Tulungagung selatan.

“Banyak yang usul pembangunan sumur bor di wilayah sana, dan itu menjadi prioritas. Karena ini kebutuhan riil masyarakat,” sebut Guntur.

Menurut Guntur, tanpa ada usulan sekalipun, dirinya mengaku sudah mengusulkan program itu kepada Dinas PU SDA Provinsi Jatim.

Sebagai wakil rakyat, permasalahan itu sudah diketahuinya karena sering melakukan kunjungan ke desa-desa di wilayah Tulungagung selatan.

Terkait dengan persoalan hutan desa, kader Banteng asal Blitar ini menyampaikan bahwa hutan mestinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena sudah ada surat edaran dari Kementerian LHK bahwa lahan perhutani bisa dikerjasamakan dengan masyarakat.

“Peluang itu harus kita tangkap, dan kita harus fasilitasi agar masyarakat bisa lebih sejahtera dengan memanfaatkan lahan hutan itu,” katanya.

Dia berjanji, akan melakukan mediasi dan mengomunikasikan dengan para pihak terkait sesuai kewenangan dan tugasnya sebagai anggota DPRD Jatim.

“Yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan kami, pasti akan kami lakukan untuk Tulungagung,” tegas pria yang juga Sekretaris Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan Jatim tersebut. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS