SURABAYA – Jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020, suhu politik di Kota Pahlawan makin menghangat. Bahkan PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menempatkan kadernya sebagai wali kota beberapa periode tak luput dari sasaran tembak.

Terbaru, PDI Perjuangan Kota Surabaya dikabarkan kurang solid. Penyebabnya karena di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu disebut ada tiga faksi, yakni faksi Whisnu Sakti Buana, Tri Rismaharini dan Bambang DH.

Setiap faksi memiliki pengaruh kuat di tubuh PDI Perjuangan Surabaya. Sehingga muncul konflik internal yang cukup keras.

Menurut pengamat sosial politik dari Universitas Airlangga (Unair) Novri Susan, salah satu akar demokrasi adalah kebebasan setiap aktor menyampaikan pendapat dan aspirasi, termasuk dalam internal partai politik tak terkecuali PDIP.

Sebab PDIP memiliki habit politik atau kebiasaan politik berakar pada demokrasi. “Saat ini PDI Perjuangan memiliki kader-kader terbaik yang ingin berpartisipasi dalam Pilwali Surabaya. Itu wajar, dan menunjukkan kedewasaan demokrasi,” ujar Novri kepada media, Senin (30/12/2019).

Oleh karena itu, lanjut Novri, dirinya tidak yakin jika PDI Perjuangan Surabaya saat ini tengah mengalami perpecahan seperti yang dikabarkan.

Sebab jika memang sudah tidak solid, sejak dulu PDIP tidak terus tumbuh dan berkembang pesat sebagai partai penguasa.

“Lihat saja jejak sejarah PDIP. Sejak dulu, secara historis keputusan DPP selalu ditaati kader di bawahnya. Ini juga merupakan praktik demokrasi terkait konsep loyalitas kepada keputusan organisasi,” jelasnya.

Jika ada yang menyebut PDIP kurang kompak, hanya gara-gara Pilwali Surabaya, tambah Novri, berarti orang tersebut tidak paham akan sejarah dan kondisi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini.

“Jadi istilah ambyar (pecah) dalam fenomena dinamika politik internal PDI Perjuangan itu pandangan dangkal,” tandas Novri. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS