JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak ikut bertanggung jawab atas rencana pinjaman daerah Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Penolakan itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah saat membahas KUA-PPAS 2027, Rabu (19/8/2026).

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, meminta pembahasan dilakukan berurutan. Menurut dia, keputusan mengenai pinjaman baru dapat diambil setelah DPRD menyepakati proyeksi pendapatan, belanja, dan defisit 2027.

“Mari kita bahas dari rencana pendapatan dulu, apakah kita sepakati TAPD membuat proyeksi pendapatan Rp4,521 triliun yang terdiri dari PAD Rp1,294 triliun dan transfer Rp3,226 triliun,” ujar Widarto.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti tambahan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp223 miliar pada 2026. Dana tersebut, tambah dia, dapat digunakan untuk membiayai sebagian pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan pinjaman pada 2027 berkurang.

“Kalau sebagian infrastruktur sudah dibangun pada 2026 dengan anggaran dari pusat tersebut, maka tidak harus dianggarkan lagi pada 2027. Jadi, otomatis ini mengurangi rencana pinjaman Rp400 miliar untuk infrastruktur,” ujarnya.

Widarto mengatakan, besaran pinjaman semestinya baru ditentukan setelah kebutuhan belanja dan defisit diketahui. Pemerintah, lanjut dia, perlu lebih dahulu mengoptimalkan PAD.

“Nominal utang baru diketahui ketika kita sudah tahu pendapatannya berapa, belanjanya berapa, kekurangan biayanya berapa,” terang Widarto.

“Kalau belanjanya naik juga, bisa jadi pinjaman tetap dibutuhkan. Oleh sebab itu, mari kita membahas terstruktur,” lanjutnya.

Ketegangan muncul ketika pembahasan menyentuh sikap Fraksi PDI Perjuangan terhadap pinjaman. Widarto menegaskan, fraksinya tidak akan bertanggung jawab atas risiko fiskal yang muncul dari pinjaman tersebut, meski tetap menghormati keputusan Banggar.

Candra Pilih Walk Out

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Candra Ary Fianto, bahkan mengancam meninggalkan rapat jika aspirasi fraksinya tidak diakomodasi dan draf anggaran tidak dibuka secara transparan.

“Bila aspirasi dari fraksi kami, PDI Perjuangan, tidak diakomodasi dengan menunjukkan draf anggaran, kami akan WO dari rapat sidang ini,” ujar Candra.

Penolakan Fraksi PDI Perjuangan itu disebut mendapat dukungan dari satu partai pengusung Bupati Jember, Muhammad Fawait. Sementara lima fraksi pendukung pemerintah lainnya tetap menyetujui rencana pinjaman daerah tersebut. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS