JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pada 2017 pemerintah telah mulai membangun sedikitnya 50 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, yang kemudian naik menjadi 75 BKL di 2018. Sementara pada 2019 akan dibangun lagi 1.000 BLK Komunitas.

Namun Jokowi menilai, 1.000 itu jumlah yang masih sedikit. Karena itu, dia minta tahun depan minimal 3.000 harus terbangun, karena jumlah pondok pesantren di Indonesia 29.000.

“Kalau hanya 1.000 (per tahun), 29 tahun nanti baru rampung. Saya sampaikan 3.000, nanti naik dua kali lipat lagi, naik dua kali lipat lagi, biar cepat selesai,” tegas Jokowi, di acara penandatangan Perjanjian Kerja Sama BLK Komunitas Tahap I Tahun 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia mengingatkan, pada 2025-2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang bisa menjadi keuntungan besar dalam bersaing dengan negara-negara lain.Tapi kalau tidak bisa mengelola, menurut Jokowi, ini juga bisa menjadi masalah besar bagi kita.

Oleh sebab itu, dia mengajak mulai sekarang harus siap-siap menyongsong bonus demografi itu, karena akan banyak angkatan kerja muncul, anak-anak muda yang produktif.

“Jangan sampai yang produktif ini tidak memiliki keterampilan yang memiliki kualifikasi yang baik,” tuturnya.

Menurut Jokowi, satu BLK hanya mengeluarkan sekitar 1.000 – 2.000 lulusan per tahun. Padahal angkatan kerja di Indonesia berjumlah jutaan, sehingga ini dibagi di pondok-pondok pesantren.

Jokowi menilai, BLK Komunitas lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas. BLK Komunitas di dalam pondok pesantren misalnya, menurut Presiden, kualitasnya akan lebih baik.

“Bisa dilakukan habis subuh, bisa dilakukan habis zuhur, bisa dilakukan malam hari, habis isya bisa, karena memang santrinya ada di situ. Ini efektif sekali,” ujar Jokowi, sambil menambahkan, setelah dibangun, tiga sampai empat bulan selesai bangunannya, setelah itu pelatihan instruktur, baru masuk kepada pelatihan-pelatihan.

Presiden juga minta agar ada link and match dengan industri yang ada di sekitar pondok pesantren. Karena ponpes boleh memilih, mau pelatihan untuk IT, untuk garmen, untuk industri kreatif, untuk pengolahan pertanian, atau lainnya.

Selain itu, lanjut Presiden Jokowi, banyak sekali alternatif yang diberikan. Ia menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan tidak memaksa harus ini, harus itu.

Kerja sama juga disilakan. Dia menunjuk contoh Kadin telah membuka lebar-lebar untuk kerja sama.

“Artinya, setelah dilatih, ada yang menerima nantinya. Misalnya IT, bisa nanti diterima di perbankan-perbankan yang kita miliki. Santri jadi bankir, jadi manajer bank syariah, atau jadi direktur utama bank syariah,” ucap Jokowi.

Oleh sebab itu, nanti setelah ini mulai, dia berjanji akan mulai masuk melihat langsung seperti apa, apa sudah benar betul bermanfaat, baru nanti bicara jumlah. “Kalau nanti benar memang ini manfaatnya betul-betul bisa maksimal, mungkin tidak 3.000 (tambahan BLK per tahun), 3.000 tadi minimal,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS