Senin
18 Mei 2026 | 4 : 26

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jokowi Punya Hak Penuh Soal Kabinet 2014-2019

pdip jatim - joko widodo - BW

pdip jatim - joko widodo - BWJAKARTA – Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah sah menjadi presiden dan wakil presiden. Menang di Pemilihan Presiden 2014, sempat diusik gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi, kini pasangan yang karib disebut Jokowi-JK itu menanti pelantikan yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2014 nanti.

Sebelum dilantik, bahkan saat gugatan Prabowo-Hatta masih berlangsung di MK, polemik struktur maupun komposisi kabinet yang akan dibentuk pemerintahan Jokowi-JK sudah menjadi bahan obrolan ataupun substansi diskusi dari berbagai pihak.

Dalam sebulan terakhir, muncul usulan dari sejumlah kelompok masyarakat perihal orang-orang untuk menempati posisi kabinet. Menyikapi itu, salah seorang pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya berharap semua kalangan dapat kembali memahami, bahwa Jokowi-JK terpilih sebagai RI 1- RI 2 karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh parlemen.

“Saya berpandangan, hendaknya seluruh pihak dapat memahami dengan baik, bahwa pada prinsipnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dipilih oleh rakyat, bukan oleh parlemen. Karenanya, Jokowi-JK bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pilpres,” ungkap Yunarto di Jakarta, Sabtu (23/8).

Menurut Yunarto, siapapun, baik relawan, media, partai politik, maupun kalangan profesional, pada dasarnya bisa saja mengusulkan kandidat menteri kepada presiden terpilih. “Namun, pada akhirnya semua pihak harus menerima konsekuensi sistem presidensial, bahwa kabinet adalah hak prerogratif presiden terpilih, haknya Jokowi,” ujarnya.

Terkait dengan menteri dari partai, kata Yunarto, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. “Pertama, partai dapat mengusulkan kader terbaiknya untuk menjadi menteri sesuai dengan keahlian, pendidikan, dan rekam jejaknya. Kedua, kader partai yang diangkat menjadi menteri hendaknya melepaskan jabatan di partainya, sehingga tidak ada dualisme identitas dan dualisme loyalitas. Saya setuju usulan Jokowi agar menteri melepaskan jabatannya di partai. Itu akan lebih baik, kabinetnya pun nanti bisa lebih solid,” pungkas Yunarto. (adk/jpnn)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Bupati Bangkalan Luncurkan Program Subsidi Nol Persen untuk UMKM

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan meluncurkan program subsidi bunga nol persen bagi pelaku Usaha ...
KABAR CABANG

Ketika Tari Jaka Mada Menjadi Ruh Pelantikan PAC dan KSB Ranting PDIP Lamongan

Tari Jaka Mada memukau pelantikan PAC dan KSB Ranting PDIP Lamongan dengan pesan kepemimpinan, budaya, dan semangat ...
RUANG MERAH

Dolar Memang Tidak Dipakai di Desa, Tetapi Dampaknya Masuk Sampai ke Dapur

Oleh Didik Prasetiyono* PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk bahwa “rakyat desa nggak pakai dolar” ...
KABAR CABANG

Bamusi Tulungagung Dorong Percepatan Perda Minol untuk Kendalikan Peredaran Alkohol

TULUNGAGUNG – Pengurus Cabang Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kabupaten Tulungagung mendorong DPRD dan ...
HEADLINE

Banteng Jatim FC U-17 Makin Matang, Gresik United Academy Dibungkam 5-0

Banteng Jatim FC U-17 tampil impresif usai menang 5-0 atas Gresik United Academy jelang Soekarno Cup 2026. SURABAYA ...
LEGISLATIF

Yuzar Rasyid Dorong Percepatan Raperda Cadangan Pangan Kota Kediri

Yuzar Rasyid mendorong percepatan pembahasan Raperda Cadangan Pangan Kota Kediri demi memperkuat ketahanan pangan ...