BOGOR – Presiden Joko Widodo minta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 provinsi serta 22 kabupaten/kota betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif.

Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Konferesi Video dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).

”Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua, ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor,” kata Jokowi.

Evaluasi ini, sebutnya, penting sehingga pemerintah bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB.

Setiap daerah yang melakukan PSBB, lanjut Jokowi, harus memiliki target-target yang terukur.

”Ada targetnya, misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan,” ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan, apakah dalam PSBB isolasi yang ketat juga dilakukan, karena masih terlihat ada yang sudah positif bisa lari dari rumah sakit dan Pasien Dengan Pengawasan (PDP) masih beraktivitas ke sana-kemari.

”Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” kata Presiden.

Dia juga minta dilakukan monitor secara ketat terhadap potensi penyebaran di beberapa klaster. Menurutnya, ada klaster pekerja migran, jemaah tablig, gowa, rembesan pemudik, industri, yang perlu betul-betul dimonitor secara baik.

”Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu. Ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua,” tandas Jokowi.

Untuk klaster industri, Jokowi minta harus dipastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana dan dicek ke lapangan apakah melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak.

Terkait program jaring pengaman sosial, Jokowi minta agar secepatnya diterima masyarakat.

”Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa sudah berjalan. Tapi saya minta bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima,” katanya.

Untuk itu, Jokowi minta minggu ini semuanya sudah bisa diterima dan Mensos, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat sampai Kepala Desa turun ke lapangan menyisir. Dia juga minta ada fleksibilitas untuk daerah agar kalau ada warga yang miskin, yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya.

Presiden ke-7 RI ini pun minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan pemerintah bisa melakukan segera koreksi di lapangan.

”Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik, karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” imbuhnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS