JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperoleh laporan mengenai adanya ancaman keamanan yang akan dilakukan pada saat mendekati Natal dan Tahun Baru nanti. Atas laporan ini, Presiden meminta meminta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.

“Bagaimanapun kita telah mempunyai pengalaman beberapa kali berkaitan dengan Tahun Baru, Natal dan kegiatan lainnya, apalagi ini ada Maulud Nabi Muhammad ya. Sehingga dengan demikian secara khusus Presiden meminta kepada Kapolri untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka adanya potensi ancaman itu,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12) pagi.

Seskab menegaskan, kita tidak boleh lengah karena ancaman ini masih ada. Ia menyebutkan, sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada sudah terpantau, misalnya akan ada penganten baru, kemudian akan ada konser.

“Nah apa yang dilakukan oleh Polri, Kapolri dan jajarannya tentunya Presiden telah mendapatkan laporan dalam rapat resmi yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden,” jelas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Artinya menjelang Natal keamanan masih terjamin atau …? “Kita akan meningkatkan keamanan dan juga satuan Polri yang diterjunkan juga meningkat. Selain itu pemerintah juga berharap bukan hanya mengandalkan Pori dan TNI, tetapi juga petisipasi dari masyarakat,” kata Pramono.

Menurut Seskab, ada beberapa organsasi kemasyarakatan (Ormas) yang akan mengadakan kegiatan untuk membantu Polri di acara Natal dan Tahun Baru. Sehingga dengan demikian pemerintah meyakini nantinya perayaan Natal dan Tahun Baru ini akan berjalan dengan aman.

“Presiden juga meminta kepada masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru tidak berlebihan. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa Presiden telah memahami, mengetahui, apa yang dilaporkan oleh Kapolri,” ujar Pramono.

Mengenai sebutan “penganti baru” dan “konser” dalam gangguan keamanan, Seskab Pramono Anung menjelaskan, bahwa itu istilah dari kelompok yang akan melakukan gangguan keamanan. Tetapi, lanjut dia, pendekatan preventif menjadi hal yang utama, sehingga kenapa kemudian dengan bukti-bukti yang sangat cukup karena pemerintah telah mendapatkan laporan juga dari kapolri bukti-bukti cukup. “Bukti inisiasi para pelaku kemudian juga peralatan dan juga skema dan juga tempat dan sebagainya,” terangnya.

Tetapi, lanjut Seskab, pemerintah tetap berkeinginan bahwa pendekatan soft approach menjadi lebih utama dibandingkan dengan semata-semata pendekatan keamanan. Karena peristiwa deradikalisasi tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan keamana tetapi juga endekatan kulural, keagamaan, pendidikan, kesejahteraan. “Itulah yang dilakukan pemerintah saat ini,” tukas Seskab. (setkab)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS