SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna mengingatkan Pemerintah Provinsi Jatim agar berhati-hati dan waspada terhadap potensi inflasi, khususnya menjelang bulan Ramadan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dia menegaskan, stabilitas harga menjadi kunci penting dalam menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.

Eddy menyampaikan, dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, DPRD Jatim melalui Fraksi PDI Perjuangan terus melakukan pemantauan dan persiapan, terutama pada sektor pangan strategis seperti peternakan ayam dan sapi. Menurutnya, sektor ini memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan konsumsi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

“Dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, kami di DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa persiapan di sektor pangan, termasuk peternakan ayam dan sapi, harus dilaksanakan dengan baik. Semua ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan makan bergizi,” ungkap Eddy, Sabtu (10/1/2026).

Pria yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut menekankan pentingnya peran Pemprov Jatim sebagai pemangku kebijakan daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap laju inflasi. Dia mengingatkan, momentum menjelang puasa kerap diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok, sehingga diperlukan langkah antisipatif agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat.

“Kami berharap Pemprov Jawa Timur benar-benar memperhatikan kondisi inflasi. Apalagi menjelang bulan puasa, kebutuhan masyarakat meningkat, ditambah lagi dengan kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis,” katanya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi di lapangan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, lanjut Eddy, juga aktif mengunjungi para peternak ayam dan sapi untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga keberlangsungan produksi. Langkah ini dinilai penting agar stok pangan di Jawa Timur tetap aman dan tidak menimbulkan tekanan inflasi.

Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait, khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, harus benar-benar turun ke masyarakat. Pemantauan langsung terhadap stok dan distribusi pangan dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

“Dinas-dinas harus melihat stok yang ada di Jawa Timur agar kebutuhan masyarakat, termasuk untuk program MBG, tetap tercukupi dan seimbang. Jika tidak berimbang, maka inflasi bisa terjadi,” tegas Eddy.

Selain itu, dia juga menyoroti peran petani dan peternak sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Eddy menilai, keberpihakan kebijakan pemerintah kepada petani dan peternak menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur.

“Petani dan peternak ini yang menjaga ketersediaan pangan. Pemerintah harus memastikan mereka terlindungi dan didukung agar produksi tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam konteks pengawasan harga, Eddy minta dinas terkait untuk terus memantau kondisi pasar, terutama pasar tradisional, guna memastikan harga bahan pokok tetap terkendali hingga menjelang Lebaran. Dia menyebut, sejauh ini ketersediaan bahan pokok relatif mencukupi, namun pengawasan tetap harus diperketat.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, inflasi tahunan Jawa Timur pada Desember 2024 tercatat sebesar 2,93 persen (year-on-year), dengan laju inflasi bulanan mencapai 0,76 persen. Angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional, namun menunjukkan adanya tekanan harga di akhir tahun.

BPS juga mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Sumenep, yang mencapai sekitar 3,75 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Laju inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang menjadi salah satu kontributor utama inflasi di wilayah Jawa Timur.

Eddy Paripurna menegaskan, data tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, terutama melalui pengamanan pasokan pangan dan pengawasan harga di tingkat pasar.

“Stabilitas harga adalah kepentingan bersama. Pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat Jawa Timur tetap terjaga,” pungkasnya. (yols/pr)