SURABAYA – Menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan catatan untuk perbaikan pemerintahan ke depan. Rekomendasi itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan saat rapat paripurna DPRD Jatim, Senin kemarin.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan Gianto, rekomendasi yang tercantum dalam pendapat akhir itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yakni pertama, tentang indikator kinerja utama dan yang kedua tentang kinerja SKPD.

Baca: Fraksi Soroti Buruknya Jalan di Jawa Timur

Rekomendasi terkait indikator kinerja utama, urai Gianto, meliputi persentase pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan indeks disparitas.

Rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan itu, yakni:

1. Menurunnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan memburuknya kinerja di sektor pertanian, fraksi merekomendasikan Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran dan membuat kebijakan yang lebih memihak pada agroindustri/agrobisnis, serta infrastruktur pertanian dan perdesaan.
2. Menidaklanjuti permasalahan pengangguran ini, termasuk mereka yang bekerja namun tidak penuh, fraksi merekomendasikan Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran dan membuat kebijakan dengan memilih dan memihak pada industri padat karya, khususnya di tingkat kabupaten dan kota yang kaya potensi namun kurang infrastruktur pendukung. Dalam hal ini perbaikan jalan antar-wilayah, pembangunan pelabuhan serta kemudahan investasi harus menjadi prioritas.
3. Untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin, fraksi merekomendasikan agar dilakukan evaluasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pemprov. Program jalinkesra harus memperluas sasaran, serta melalui kerjasama yang komprehensif dan berkesinambungan dengan pemerintah kota dan kabupaten terkait.
4. Untuk percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), fraksi merekomendasikan pemprov harus memprioritaskan pada program pencegahan penyakit di tingkat puskesmas dan level desa. Perlu pula meningkatkan program fasilitasi dokter spesialis, dengan perjanjian penempatan di daerah pedesaan selama lima tahun. Selain itu, program pendidikan SMK di pesantren harus terus mendapat prioritas.
5. Terkait ketimpangan antar-wilayah dan ketimpangan sosial, fraksi merekomendasi pemprov pro-aktif bekerjasama dengan daerah-daerah yang IPM-nya relatif rendah untuk mengembangkan potensi. Tak kalah penting, melakukan pemetaan bersama antara pemprov dengan pemkab dan pemkot di daerah minus, mencari akar permasalahannya, selanjutnya perlu dilakukan pembagian “siapa melakukan apa.” (*)

Baca juga: Dorong Perda Perlindungan Buruh