Sabtu
18 Juli 2026 | 12 : 10

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ibu Silvia Mengeluh Dokumen Kependudukannya Ditahan Rumah Sakit, Ghoni: Kita Bantu untuk Mendapatkan Haknya

PDIP-Jatim-Ghoni-15102021

SURABAYA – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, menerima keluhan dari warga Maspati, Surabaya, Silvia Damayanti. Ditemani sang suami, Ibu satu anak ini mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya karena terlibat masalah tunggakan biaya pengobatan di RSIA Merr Kendangsari.

Menurut Silvia, dokumen kependudukan miliknya ditahan pihak RSIA Merr Kendangsari, lantaran ia belum mampu melunasi sisa pembayaran biaya persalinannya setahun silam.

“Sekitar bulan Agustus tahun lalu, karena kondisi emergency saya mau melahirkan, dan sebelumnya kita juga sudah disodori tanda tangan untuk biayanya sesuai dengan brosurnya sekitar 19 juta, tetapi saat pulang tagihannya membludak sekitar 28 juta,” tutur Silvia didampingi suaminya, Agung Cahyono Putro, di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya pada, Kamis (14/10/2021).

Sampai saat ini Silvia dan suami mencoba untuk mengangsur tagihan tersebut. Setelah dipotong uang muka Rp 4.000.000, jelas Silvia, dirinya membayar dengan cara mengansur. Saat ini, sisa tagihannya yang ditanggungnya sebesar Rp 15.000.000.

Karena tunggakan tersebut, KTP dan Surat keterangan kelahiran (SKL) masih ditahan oleh pihak rumah sakit. Akibatnya tutur Silvia, hingga saat ini, ia kesulitan untuk mengurus akta kelahiran.

“Saya kesulitan mengurus akte, karena KTP dan SKL ditahan pihak Rumah Sakit karena tidak bisa melunasi,” keluh Silvia.

Atas persoalan ini, Ghoni, sapaan akrab Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, menegaskan, PDI Perjuangan yang merupakan Partai Wong Cilik siap membantu setiap kesulitan yang menimpa warga Surabaya.

“Sebagai warga surabaya dan warga yang tergolong kurang beruntung secara ekonomi, ibu Silvia ini harus mendapatkan haknya. Kita akan kirim surat ke wali kota, kadinkes, dan pihak rumah sakit,” ujarnya.

Alumni PMII Surabaya ini berharap agar kejadian-kejadian penahanan berkas pribadi seperti yang dialami ibu Silvia ini tidak terulang lagi di Kora Pahlawan ini.

“Karena yang bersangkutan adalah masyarakat berpenghasilan di bawah rendah, karena sang suami bekerja sebagai sopir. Saya berhadap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini,” tutup Ghoni. (arul/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Mas Dhito Siapkan Tenaga Kerja Kompeten, Program Magang Jepang Jadi Andalan

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau pelatihan kerja berbasis kompetensi di BLK Bogo sebagai upaya ...
LEGISLATIF

Anggota DPRD Jatim Soroti Nasib Peternak Rakyat yang Terjepit Gurita Integrator Besar

TUBAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, ...
LEGISLATIF

Ketua DPRD Trenggalek: Jangan Sampai Pajak Membebani Rakyat

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menegaskan kebijakan pajak daerah tidak boleh membebani masyarakat. DPRD ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Ajak Warga Kawal Penyusunan APBD Cegah Program di Luar Perencanaan

Anggota DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo mengajak masyarakat mengawal penyusunan APBD agar setiap program daerah ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Sumenep Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Madrasah Diniyah

SUMENEP – DPC PDI Perjuangan Sumenep memberikan dukungan terhadap penguatan peran madrasah diniyah sebagai lembaga ...
HEADLINE

Panitia Bidik Soekarno Cup 2026 Jadi Turnamen Berstandar Nasional

Panitia Soekarno Cup 2026 optimistis turnamen sepak bola usia muda ini menjadi kompetisi berstandar nasional ...