KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto menerima aspirasi mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (13/4/2022) sore.

Dalam aksi demonya mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah.

“Rabu 13 April jam 18.20 WIB saya telah menerima 6 tuntutan yang tadi sudah dibacakan dan kami malam ini juga saya bersama dengan Pak Dodi dan Pak Kapolres akan langsung berembug untuk membuat surat terkait tuntutan mereka, yang mungkin bisa langsung disampaikan kepada menteri terkait,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito, di hadapan perwakilan mahasiswa.

Aksi unjuk rasa mahasiswa itu, semula digelar di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan komplek Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito bersama Ketua DPRD dan Kapolres Kediri menemui para mahasiswa yang menyuarakan aksinya.

Meski turun hujan, mereka tetap bertahan di depan Pemkab Kediri. Namun, karena hujan semakin deras, menggunakan pengeras suara Mas Dhito mempersilakan semua mahasiswa yang melakukan aksi untuk masuk ke dalam komplek Pemkab Kediri.

Kegiatan dilanjutkan di dalam Lapangan Tenis Indoor komplek Pemkab Kediri. Dalam aksi damai itu, setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi, Mas Dhito pun memberikan tanggapan dilanjutkan penandatanganan apa yang menjadi tuntutan peserta aksi.

Selain Mas Dhito dan Ketua DPRD, penandatanganan tuntutan mahasiswa itu dilakukan pula oleh Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho dan Ketua Umum PC PMII Kediri Muhammad Eko Yulianto.

“Jadi saya mau menyampaikan sekali lagi yang pertama permohonan maaf dari pemerintah kabupaten kalau kami masih dirasa kerja kurang maksimal, tapi bahwa kami tidak mungkin mblenjani (membohongi) rakyat. Itu satu hal yang tolong dipegang betul,” tegas Mas Dhito.

Usai aksi mahasiswa selesai, Muhammad Eko Yulianto menyampaikan syukur karena separo tuntutannya membuahkan hasil.

“Alhamdulillah pemerintah daerah baik itu bupati, Ketua DPRD maupun Kapolres sudah bersedia ataupun mengijabahi tuntutan kami, dan semoga nanti ada kabar baik terkait tuntutan kami dan dijawab pemerintah pusat,” ucapnya.

Tuntutan mahasiswa itu, pertama menuntut pemerintah daerah menurunkan harga BBM yang menyengsarakan rakyat. Kedua, menuntut pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kediri untuk menjamin ketersediaan pertalite ron 90 di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

Ketiga, menuntut pemerintah memperbaiki sistem tata niaga barang dan jasa, menstabilkan harga pasar dan menindak tegas oknum pasar yang merugikan masyarakat.

Empat, menuntut pemerintah dengan meninjau kembali kenaikan PPN dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang pemulihan ekonomi.

Lima, menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang undang-undang IKM, termasuk pasal-pasal yang bermasalah serta berdampak pada sektor hukum, sosial, ekologi, dan lain-lain.

Enam, menolak penundaan pemilu dan mengevaluasi menteri yang mewacanakan tiga periode jabatan presiden.

Pihak mahasiswa, lanjut Eko, memberikan waktu 3×24 jam kepada pemerintah daerah untuk mengirimkan tuntutannya ke pemerintah pusat. Mahasiswa diakui akan terus mengawal apa yang menjadi tuntutannya tersebut. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS