Hotline “Lapor Cak Eri” dibanjiri ratusan aduan warga Surabaya, mulai jalan berlubang hingga curhat rumah tangga.

SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat sistem pelayanan publik melalui hotline “Lapor Cak Eri” yang baru diluncurkan sekitar sepekan terakhir. Layanan berbasis WhatsApp itu langsung dibanjiri ratusan aduan warga setiap hari, mulai persoalan jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), hingga curahan masalah rumah tangga.

Wali Kota Eri Cahyadi, mengatakan hotline “Lapor Cak Eri” dibentuk untuk memastikan birokrasi Pemkot Surabaya bergerak lebih cepat dan responsif dalam menangani persoalan masyarakat.

“Surabaya ini bukan ditentukan oleh wali kotanya, tetapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sistem itu harus tetap berjalan cepat, ada atau tanpa wali kota, supaya masyarakat percaya kepada pemerintah,” ujar Eri, Senin (18/5/2026).

Hotline “Lapor Cak Eri” dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0811338884 khusus pesan singkat dan tidak melayani panggilan telepon.

Eri menjelaskan, hotline tersebut lahir dari evaluasi Pemkot Surabaya setelah sebelumnya rutin menggelar forum tatap muka dengan warga sejak akhir 2022 hingga awal 2023.

Dari berbagai forum itu, pemerintah kota menilai masyarakat kini tidak hanya membutuhkan ruang menyampaikan aspirasi, tetapi juga percepatan penyelesaian masalah.

“Dari pengalaman itulah kami melakukan perbaikan sistem. Maka muncul program Wargaku, dilanjutkan satu ASN satu RW. Jadi sebenarnya berbagai persoalan warga harusnya bisa selesai lebih cepat,” katanya.

Menurut Eri, hotline tersebut bukan sekadar layanan pengaduan masyarakat, tetapi juga alat ukur untuk mengetahui seberapa cepat perangkat daerah merespons persoalan warga.

Pemkot Surabaya menargetkan setiap laporan warga dapat ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1×24 jam. Jika belum selesai, perangkat daerah terkait diwajibkan memberikan penjelasan mengenai progres penanganan.

“Begitu ada laporan, teman-teman langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan. Jadi hotline ini memang untuk memastikan semua bergerak cepat,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Salah satu laporan yang langsung ditangani ialah persoalan di kawasan Kali Tebu yang sebelumnya cukup lama dikeluhkan warga.

Selain itu, laporan mengenai jalan berlubang juga disebut menjadi salah satu aduan paling banyak diterima. Eri menyebut, dalam sehari Pemkot Surabaya bisa memperbaiki sekitar 20 titik jalan rusak.

Menariknya, hotline “Lapor Cak Eri” ternyata tidak hanya diisi laporan pelayanan publik. Banyak warga justru memanfaatkan layanan tersebut untuk menyampaikan persoalan pribadi hingga curhat rumah tangga.

“Ada yang curhat soal rumah tangga, ada yang ditipu, sampai masalah percintaan,” ungkap Eri sambil tersenyum.

Menurutnya, dalam sehari terdapat sekitar 400 laporan yang masuk ke hotline tersebut. Namun sebagian besar justru bukan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Meski begitu, Eri menilai kondisi itu menunjukkan masyarakat mulai merasa dekat dan nyaman menyampaikan persoalan kepada pemerintah kota.

Selain infrastruktur, persoalan parkir liar juga menjadi perhatian utama Pemkot Surabaya. Eri menegaskan juru parkir di tepi jalan umum yang tidak menggunakan rompi maupun identitas resmi harus segera ditertibkan.

“Kalau parkir di tepi jalan umum, itu tanggung jawab pemerintah kota. Tapi kalau di area usaha, pengelola usaha juga wajib menyediakan parkir sesuai aturan,” katanya.

Meski menerima berbagai laporan, Pemkot Surabaya menegaskan tetap bekerja sesuai kewenangan pelayanan publik. Untuk persoalan hukum dan pidana, masyarakat tetap diminta membuat laporan resmi ke kepolisian.

Begitu pula terkait sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemkot Surabaya tidak dapat mengambil alih kewenangan lembaga lain.

Namun, pemerintah kota siap membantu melakukan koordinasi apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan tindak lanjut.

“Kami ingin membangun keterbukaan dan kedekatan dengan masyarakat Surabaya. Kami bisa mengetahui persoalan warga, tetapi tetap harus bergerak sesuai bidang dan kewenangan pelayanan publik pemerintah kota,” pungkas Eri. ( gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS