Eri Cahyadi menyebut Hotline Cak Eri menjadi sistem fast response Pemkot Surabaya untuk menangani ratusan aduan warga setiap hari.
SURABAYA — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan layanan Hotline Cak Eri menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif terhadap keluhan masyarakat di Kota Surabaya.
Menurut Eri, layanan tersebut bukan sekadar kanal pengaduan biasa, melainkan bagian dari sistem pengawasan pelayanan publik yang terintegrasi hingga tingkat RW.
“Hotline Cak Eri ini adalah mengontrol Wargaku, mengontrol kinerjanya teman-teman yang ada di setiap RW,” ujar Eri, Senin (11/5/2026).
Eri menjelaskan, Hotline Cak Eri merupakan pengembangan dari layanan pengaduan masyarakat “Wadul Cak Eri” yang sebelumnya sudah berjalan di Balai Kota Surabaya.
Dari pengalaman tersebut, Pemkot kemudian memperkuat sistem pelayanan agar tidak bergantung pada figur wali kota semata.
“Karena kita sudah menyiapkan satu ASN satu RW, setelah itu kita ada Kampung Pancasila, ada Wargaku, maka laporan-laporan itu akan kita kontrol dengan Hotline Cak Eri,” katanya.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus dibangun melalui sistem yang bisa berjalan cepat dan berkelanjutan.
Eri mengungkapkan, setiap hari terdapat sekitar 300 hingga 350 laporan masyarakat yang masuk melalui Hotline Cak Eri. Mulai dari persoalan fasilitas umum, lingkungan, administrasi, hingga pelayanan wilayah.
Tingginya jumlah laporan tersebut disebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap layanan pengaduan yang cepat dan terbuka.
“Satu hari itu bisa sampai 300 sampai 350 dan responsnya masyarakat begitu luar biasa,” ujarnya.
Di Balai Kota Surabaya sendiri, sistem pemantauan laporan warga kini berjalan lebih aktif. Setiap laporan yang masuk disebut langsung dipantau progres penanganannya oleh perangkat daerah terkait.
Eri menegaskan setiap aduan masyarakat harus direspons cepat oleh jajaran pemerintahan.
Pemkot Surabaya bahkan menetapkan target penanganan awal maksimal 1×24 jam.
“Jika tidak bisa dilakukan 1×24 jam maka harus ada tanggalnya tanggal berapa,” katanya.
Menurutnya, keberadaan sistem tersebut sekaligus menjadi alat evaluasi terhadap kinerja ASN dan perangkat wilayah di lapangan.
Eri menilai pemerintahan modern tidak bisa hanya mengandalkan sosok kepala daerah. Karena itu, sistem pelayanan harus dibangun agar tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Kalau wali kota itu sendiri tanpa ada sistem yang berjalan maka itu tidak akan menjadi baik bagi pemerintahan,” tegasnya.
Ia berharap Hotline Cak Eri mampu memperkuat budaya pelayanan cepat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota. (gio/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS










