TULUNGAGUNG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso mengatakan siap mengawal semua masukan dari pendamping dan ketua kelompok terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurutnya, dalam rangka mengawal program yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun itu, pihaknya secara khusus mengundang pendamping dan Ketua Kelompok PKH dari Kecamatan Gondang, Sendang, dan Pagerwojo dalam sebuah forum.

Forum uang dimaksud, yaitu kegiatan reses DPRD Tulungagung yang digelar di Taman Widowati, Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kamis (2/11/2023) lalu.

“Dalam reses awal November kemarin, secara khusus kita mengundang Pendamping dan Ketua Kelompok PKH di 3 kecamatan dengan jumlah kurang lebih 300 orang,” kata Heru Santoso di Tulungagung, Minggu (12/11/2023).

Dia menambahkan, pelibatan ratusan pendamping dan Ketua Kelompok PKH dalam kegiatan reses, bertujuan untuk melakukan koordinasi dan memotret secara langsung proses pelaksanaan program PKH di Tulungagung.

Hasil kegiatan reses, Heru mengaku telah menerima banyak masukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKH di tiap-tiap kelompok, serta kendala yang dihadapi berkaitan dengan proses pencairan bantuan PKH yang sering kali mundur dari jadwal yang ditetapkan atau molor.

“Molornya pencairan bantuan PKH, membuat para KPM (keluarga penerima manfaat) kadang kebingungan karena bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah,” ungkapnya.

Keberadaan program PKH, sebut Heru, pada dasarnya sangatlah penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

Sehingga, anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung mempunyai kesempatan yang sama yaitu menjadi generasi unggul dan harapan bangsa di masa mendatang.

“Sebagai anggota DPRD, kita mendukung agar program ini terus bisa berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang meski presidennya berganti,” tegas dia.

Selain itu, dalam rangka penguatan kesehatan di daerah, pihaknya juga mengusulkan agar Kabupaten Tulungagung bisa segera mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.

Dengan mencapai target tersebut, maka seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung bisa tercover dan mendapat jaminan kesehatan baik secara mandiri maupun yang berasal dari dana pemerintah pusat dan daerah secara bertahap hingga tahun 2025.

“Selama belum mencapai target UHC 100 persen, kita mengusulkan anggaran mencapai Rp10 miliar untuk membantu pembiayaan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui SKTM,” terang Heru.

Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini menegaskan, dirinya akan mengawal dan menindaklanjuti semua masukan masyarakat yang disampaikan dalam reses.

Khusunya aspirasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan di Kabupaten Tulungagung. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS