SIDOARJO – Rapat dengar pendapat (hearing) pihak Komisi D DPRD Sidoarjo dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah digelar Kamis (21/8/2025) siang,  menyusul protes wali siswa SDN Candipari II yang menolak rencana dipindahkannya anak-anak mereka dari sekolah tersebut.

Dalam pertemuan yang digelar di kantor DPRD, terungkap bahwa persoalan bermula dari kuota penerimaan siswa baru. Berdasarkan aturan Kementerian Pendidikan, setiap rombongan belajar (rombel) di SD hanya boleh menampung 28 siswa. Namun, sekolah tetap menerima lebih dari jumlah itu tanpa segera melaporkan ke dinas untuk menambah rombel.

“Seharusnya sejak awal kepala sekolah menyampaikan keterbatasan kuota. Kalau lebih dari 28, ya harus ajukan tambahan rombel. Bukan malah diterima dulu baru dipindah belakangan,” kata anggota Komisi D, Tarkit Erdianto.

“Bayangkan, anak sudah pakai seragam, sudah ikut belajar, tapi mendadak dipindah. Wajar kalau orang tua kaget,” ujarnya.

Setelah hearing, solusi akhirnya tercapai. Sebagian siswa akan didistribusikan ke sekolah lain yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Meski begitu, ada dua wali murid yang tetap bersikeras anaknya tetap belajar di SDN Candi Pari 2.

“Alhamdulillah, semuanya sudah clear. Anak-anak tetap sekolah, hanya administrasi beberapa dititipkan ke sekolah lain sesuai aturan. Yang penting, mereka tidak kehilangan hak belajarnya,” tegas Tarkit.

Untuk dua siswa yang masih bertahan di SDN Candi Pari 2, Tarkit memastikan mereka tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, sementara administrasi sekolah dititipkan di sekolah lain.

“Prinsipnya jangan sampai anak-anak jadi korban. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan, apalagi sampai dibully. Masalah orang tua nanti dibicarakan pelan-pelan,” tambahnya.

Bagi Tarkit, kasus ini menjadi pelajaran berharga. Selama empat periode duduk di DPRD, baru kali ini ia menyaksikan kasus siswa diberhentikan secara mendadak karena kuota.

“Saya berharap ini yang pertama dan terakhir. Ke depan, komunikasi harus dibangun lebih baik. Kalau ada tambahan murid, sekolah segera lapor agar kuotanya ditambah. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” katanya.

Kini, meski masih ada sisa kekecewaan dari sebagian wali murid, kepastian bahwa anak-anak tetap bisa belajar memberi sedikit kelegaan. Tangis yang sempat pecah di depan sekolah kini berganti dengan harapan, bahwa pendidikan anak mereka tetap terjamin tanpa gangguan.

Kurang Cermat
Sementara itu, Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirto Adi dalam keterangannya saat hearing bersama anggota dewan menyebut, ada 11 sekolah yang kelebihan pagu. Totalnya terdapat 48 siswa yang harus dipindahkan ke sekolah lain.

“Paling banyak ada di SDN Candipari II dengan 14 siswa dan SDN Kesambi 12 siswa, sisanya tersebar di sekolah lain,” ungkapnya.

Tirto sudah meminta agar siswa yang kelebihan pagu dipindahkan ke sekolah terdekat. Baginya, yang utama adalah nasib anak-anak harus diselamatkan.

Menurut Tirto, pihak sekolah kurang cermat dalam membaca aturan. Sehingga terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

“Kepala sekolah kurang cermat dalam membaca aturan, padahal, satu bulan setelah SPMB mereka bisa mengajukan tambahan rombel,” jelasnya.

Namun, hal itu tidak dilakukan oleh pihak sekolah. Karena itu, ke depan, pihaknya akan melakukan sosialisasi lebih intens agar kepala sekolah lebih memahami aturan.

“Punishment tentu ada, teguran lisan sudah kami lakukan, selanjutnya kami juga akan memberikan peringatan tertulis,” pungkasnya.

Kepala SDN Candipari 2, Susanto, menjelaskan bahwa membludaknya jumlah pendaftar menjadi persoalan utama. Kuota sekolah tidak sebanding dengan jumlah murid yang masuk.

“Kami tidak tahu mengapa pendaftar begitu banyak. Sebenarnya kami berharap tidak ada kelebihan pendaftar agar tidak menimbulkan masalah. Namun, untuk memajukan sekolah, saya tetap berjuang dari depan,” ujar Susanto dalam rapat bersama Komisi D DPRD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan.

Menurut Susanto, keterbatasan ruang kelas membuat sekolah tidak berani mengajukan penambahan kuota.

“Rombel kami sudah penuh, ruang belajar juga terbatas. Itu sebabnya kami tidak bisa mengajukan tambahan pagu. Akhirnya beberapa murid harus didistribusikan ke sekolah lain, tapi bukan diberhentikan atau di-DO,” tegasnya.

Ia menyebutkan, dari hasil distribusi, enam murid kini bersekolah di SDN Candipari 1, sebagian di SDN Wunut, dan tiga lainnya tetap bertahan di SDN Candipari 2 setelah mendapatkan solusi dari Dinas Pendidikan.

“Alhamdulillah semua anak sudah kembali bersekolah dengan riang gembira. Jika ada kekurangan dalam pelayanan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Susanto.

Sementara itu, Kepala SDN Kesambi, Nafidatul Ummah, yang baru saja menjabat sebagai pelaksana tugas (PLT), mengaku kaget ketika mendapati permasalahan serupa.

“Saya baru tiga hari aktif di SDN Kesambi. Begitu mendapat tugas, saya langsung dihadapkan pada kasus distribusi siswa ini. Tentu saya prihatin, apalagi di desa Kesambi hanya ada satu SD negeri,” jelasnya.

Menurutnya, SDN Kesambi menerima 42 siswa baru, sementara kuota resmi hanya 30. Sebanyak 12 siswa kemudian harus didistribusikan ke sekolah terdekat. Namun, beberapa orangtua murid menolak karena alasan ekonomi dan jarak.

“Ada wali murid yang menangis di depan saya. Mereka keberatan jika anaknya dipindahkan karena tidak ada kendaraan dan orangtua sibuk bekerja. Saya pun ikut terharu mendengar keluhan mereka,” ungkapnya.

Nafidatul menekankan pentingnya pendekatan humanis untuk meredam gejolak yang ada.

“Saya sampaikan kepada wali murid, kalau ada apa-apa hubungi saya langsung. Jangan libatkan pihak lain yang bisa memperkeruh masalah. Saya siap 24 jam menerima keluhan dan mencari solusi bersama,” katanya.

Ia memastikan seluruh siswa tetap bersekolah tanpa ada yang kehilangan haknya.

“Pada akhirnya, semua murid bisa diterima di sekolah, baik di Kesambi maupun sekolah terdekat. Intinya, tidak ada anak yang putus sekolah. Kami akan terus menjaga kepercayaan masyarakat bahwa sekolah negeri tetap amanah,” tegasnya.(hd/hs)