SIDOARJO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto menegaskan bahwa sinkronisasi data merupakan hal paling penting dalam memastikan kebijakan termasuk berbagai program bantuan pemerintah agar tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Hari Yulianto membuka acara Sosialisasi “Keadilan Sosial Dimulai dari Kita” di Dayana Coffee Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Senin (13/10/2025) malam.

“Sinkronisasi data bukan sekadar urusan teknis, tetapi langkah nyata menuju pemerataan pelayanan publik dan kebijakan yang adil. Ketika data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tersinkron dengan baik, maka tidak ada lagi kelompok masyarakat yang terlewat dari perhatian pemerintah,” ujar Hari dalam sambutannya.

Ia mencontohkan, banyak program pemerintah yang sudah menyasar masyarakat kurang mampu, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Santri Unggul Jatim , KIP Jawara Jatim, KIP Kuliah, dan lainnya. Namun, kata Hari, jika persoalan data masih tidak sinkron, maka penyerapannya tidak bisa maksimal.

“Kalau masalah sinkronisasi data masih menjadi hambatan kita, maka program-program ini tidak bisa menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Hari Yulianto yang juga Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo.

Ia berharap, sosialisasi ini dapat mengedukasi masyarakat agar turut berperan aktif memperbarui data diri dan keluarga, baik melalui sistem daring maupun perangkat desa.

“Pemerintah bisa membuat kebijakan yang hebat, tapi tanpa data yang benar, hasilnya tidak akan dirasakan secara adil,” pungkasnya.

Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, Hakim Firmansyah, SH MKn dalam penyampaian materi mengatakan, jika masih adanya perbedaan data antara instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan sering menimbulkan tumpang tindih penerima bantuan.

“Masih ada warga yang tercatat sebagai penerima bantuan di satu dinas, tapi tidak di data dinas lainnya. Akibatnya, distribusi program tidak merata,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2025, terdapat sekitar 3,2 juta warga penerima bantuan sosial aktif, namun hasil verifikasi menunjukkan sekitar 7–9 persen data ganda atau tidak valid karena perbedaan NIK dan alamat.

Maka Hakim mengajak ratusan peserta yang hadir terkait pentingnya peran aktif mereka dalam memastikan data pribadi dan keluarga tercatat dengan benar di sistem kependudukan maupun layanan publik.

“Bapak ibu perlu sadar bahwa mengurus dan memperbarui data bukan hanya urusan administrasi, tapi bagian dari memastikan hak-hak sosial bisa diterima secara tepat,” ujarnya.(ian/hd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS