YOGYAKARTA – Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat diperlukan. Pasalnya, kenaikan ini untuk memindahkan alokasi dana ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

“Misalnya, untuk nelayan dan lain sebagainya. Ini bukan kenaikan, tapi realokasi setelah melihat beratnya kondisi fiskal yang ditanggung pemerintahan Jokowi,” tegas Hasto, di Yogyakarta, Minggu (16/11/14) malam.

Menaikkan harga BBM bersubsidi, jelas Hasto, bukan satu-satunya kebijakan yang ditempuh Jokowi-JK dan para menteri untuk menyelamatkan fiskal negara. Dia menyebut, rapat-rapat yang dinilai pemborosan sudah dipangkas. Pendekatannya langsung pada rakyat seperti yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Hasto juga mengakui kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah pilihan sulit. Jika tidak dinaikkan, maka akan berdampak pada APBN karena subsidi BBM terus mengalami peningkatan.

“Warisan SBY terasa sangat berat. Misalnya saja warisan defisit ganda yang berpengaruh pada fiskal kita. Reformasi perpajakan juga gagal hingga membuat target pajak kita jadi minus Rp 100 triliun. Selain itu utang Indonesia membengkak beserta bunganya rata-rata Rp 87 triliun per tahun,” ungkap Hasto. (pri)