BANDUNG – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional setelah wilayah Sumatera dilanda longsor dan banjir bandang. Ia menyatakan, status tersebut dibutuhkan masyarakat Sumatera supaya penanganannya menjadi lebih optimal.

Pernyataan itu Hasto sampaikan usai menghadiri Konferda PDIP Jawa Barat di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Minggu (7/12/2025). Menurutnya, banyak aspirasi dari masyarakat di Sumatera agar bencana kali ini statusnya ditetapkan menjadi bencana nasional.

“Ketika kami mengirimkan personil-personil ke daerah-daerah, maka rakyat menyampaikan aspirasi ini terjadi di beberapa provinsi kerusakan hutan terjadi secara sistemik dan kemudian global warming. Ketika dari jumlah korban dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” kata Hasto, sebagaimana dikutip dari Detik.com.

“Sehingga kemudian terbangun suatu kesadaran kita bahwa bencana ini harus kita cegah bersama, mitigasi harus kita rancang sebaik-baiknya dengan mengedepankan gotong royong. PDI Perjuangan siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah di dalam melakukan gerak cepat untuk mengatasi akibat dari bencana alam ini. Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional kita dengarkan, agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif,” tambahnya.

Hasto menyatakan, bencana di Sumatera merupakan persoalan kemanusiaan. Dia mendorong tidak ada pengkotak-kotakan masalah pilihan politik, suku, agama hingga status sosial agar penanganannya bisa dilakukan dengan optimal.

“Ini menjadi tanggung jawab kita. Maka bencana ini mengingatkan kita bahwa alam telah marah, dan kita bersama-sama harus mengedepankan politik merawat bumi, hutan-hutan harus kita lestarikan. Berbagai kekeliruan, kebijakan di masa lalu harus kita luruskan. Hukum yang tidak berkeadilan, yang membiarkan berbagai pembalakan ilegal, tambang-tambang ilegal harus kita atasi secara bersama-sama. Nah pesan-pesan lingkungan inilah yang harus kita rumuskan dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anak bangsa untuk kembali di dalam merawat pertiwi,” tutur Hasto.

Dia pun mendorong ada evaluasi dari pemerintah untuk izin pemanfaatan lingkungan di Sumatera, terutama alih fungsi lahan. Ia mendesak agar jangan ada lagi upaya pembakalan liar yang mengakibatkan bencana menerjang Sumatera.

“Fakta-fakta menunjukkan bahwa bencana ekologis ini terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali di dalam alih fungsi lahan. Pembiaran terhadap berbagai ilegal loging, dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres,” ungkapnya.

“Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama. Langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya, dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama. Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga. Sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” pungkas Hasto. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS