JAKARTA – Ketidakakuratan data kesejahteraan dan lambatnya pemutakhiran berisiko membuat bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menyoroti persoalan tersebut, termasuk anomali penetapan desil dan kendala administrasi kependudukan yang dapat menghambat masyarakat miskin memperoleh bantuan.

Sorotan itu disampaikan Sri Untari saat Komisi E DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kamis (15/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi E mendalami mekanisme pendataan kemiskinan dan penentuan kelompok kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil 1 hingga desil 10. Menurut Sri Untari, persoalan utamanya bukan sekadar ketersediaan data, melainkan sejauh mana data tersebut mencerminkan kondisi nyata masyarakat.

Ia mencontohkan adanya anomali pengelompokan kesejahteraan. Warga yang memiliki mobil justru tercatat dalam kelompok desil rendah, sedangkan warga berpenghasilan minim masuk desil enam.

Ketidaksesuaian semacam itu perlu ditelusuri karena dapat memengaruhi proses penentuan penerima bantuan. Warga yang relatif mampu berpotensi masuk kelompok prioritas, sementara masyarakat miskin dan rentan justru berisiko tidak memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya.

“Data mentah dari Kemensos dikirim ke BPS untuk dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali. Namun, kuncinya ada pada pengesahan kepala daerah. Sebagus apa pun data yang dihimpun, bila bupati atau wali kota tidak segera mengesahkan, pemutakhiran data tidak akan berjalan,” kata Sri Untari.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pemutakhiran data membutuhkan koordinasi antarlembaga, termasuk pemerintah daerah. Ketepatan data menjadi penting karena perubahan kondisi ekonomi rumah tangga dapat terjadi sewaktu-waktu, sementara data administratif belum tentu langsung mencerminkan perubahan tersebut.

Selain ketidaksesuaian desil, Sri Untari menyoroti lamanya proses sanggah dan perbaikan data kesejahteraan. Ia menyebut siklus pembenahan data dapat berlangsung hingga enam bulan sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama untuk memperoleh kepastian status kesejahteraannya.

Bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, keterlambatan tersebut dapat menjadi persoalan serius, terutama ketika bantuan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Karena itu, Komisi E mendalami parameter penentuan desil, mekanisme verifikasi, serta pembagian peran antarlembaga dalam proses pemutakhiran data.

Sri Untari menilai, proses pembenahan perlu memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti dan perubahan kondisi sosial ekonomi dapat tercermin dalam data yang digunakan pemerintah.

Kemensos menghimpun data dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Data tersebut kemudian melalui proses pemutakhiran dan pengelompokan kesejahteraan dengan keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam mekanisme tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar proses pembaruan berjalan efektif.

Persoalan ketepatan data kesejahteraan juga berkaitan dengan administrasi kependudukan. Sri Untari menyoroti ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang masih menjadi kendala di sejumlah kabupaten dan kota.

Padahal, Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu komponen penting dalam administrasi dan verifikasi penerima bantuan sosial. Warga yang belum memiliki dokumen kependudukan berpotensi menghadapi kesulitan ketika mengakses layanan publik.

“Banyak warga belum punya KTP karena blangko di daerah sering kosong. Ini kritik kami kepada Kemendagri. Di era serba digital, mestinya urusan identitas tidak lagi terkendala blangko manual yang menghambat hak warga miskin memperoleh bansos,” tegas Sri Untari.

Ia meminta persoalan ketersediaan blangko dan kelancaran penerbitan dokumen kependudukan mendapat perhatian. Menurutnya, kendala administrasi tidak seharusnya menjadi hambatan tambahan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran legislatif juga didorong membantu masyarakat rentan melakukan pendaftaran melalui kanal Cek Bansos agar mereka dapat masuk dalam proses pendataan.

Sri Untari turut menyoroti pemanfaatan layanan digital yang masih perlu diperluas. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, pemanfaatan Cek Bansos tercatat sebesar 9,23 persen, sedangkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 12 persen.

Angka tersebut menjadi perhatian untuk memperkuat sosialisasi sekaligus memastikan masyarakat memahami cara menggunakan layanan digital yang tersedia.

Sebagai tindak lanjut, Komisi E DPRD Jawa Timur menjadwalkan kunjungan lanjutan ke BPS Pusat guna mendalami parameter penentuan desil kesejahteraan secara lebih terperinci.

Komisi E juga berencana memanggil BPS Jawa Timur dan Dinas Sosial Jawa Timur dalam pembahasan APBD Jawa Timur 2027. Langkah tersebut diarahkan untuk menyinkronkan data, mengevaluasi proses pemutakhiran, serta mengidentifikasi kendala yang menyebabkan masyarakat rentan belum terdata secara akurat.

Bagi Sri Untari, pembenahan bansos tidak cukup hanya dengan memperbarui basis data pemerintah. Proses tersebut harus ditopang verifikasi yang sesuai kondisi lapangan, koordinasi antarlembaga, serta administrasi kependudukan yang berjalan lancar.

Dengan perbaikan menyeluruh, penyaluran bansos diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa terhambat ketidaksesuaian data maupun persoalan dokumen kependudukan. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS