JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menggelar dialog interaktif dengan pimpinan daerah perempuan yang diusung dari PDI Perjuangan membahas upaya mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Acara ini digelar DPP PDI Perjuangan bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak yang dipimpin Sri Rahayu, di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (20/3/2022).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam sambutannya menyatakan PDI Perjuangan sebagai partai dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah terbanyak di Indonesia harus mampu mengelola desa dan kelurahan yang ramah anak dan perempuan.

“Desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak bukan hal baru di PDI Perjuangan. Ini termaktub dalam sila ketiga Pancasila tentang persatuan dan kebangsaan. Partai tidak pernah membedakan dari suku, agama, status sosial, hingga gender,” tegasnya.

Sedang Sri Rahayu menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan arahan Ketua Umum Soekarnoputri dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 PDI Perjuangan tahun 2022 mengenai pentingnya pembangunan Indonesia ke depan yang dimulai dari desa.

“Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara serta sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa,” ungkap Sri Rahayu.

Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia, dari 270,2 juta populasi, 49.5% adalah perempuan dan 30.1 % berusia anak-anak. Untuk itu, menurutnya ini adalah potensi luar biasa bagi perempuan agar terlibat langsung dalam proses pembangunan bangsa.

“Perempuan harus mampu menjadi generasi penerus bangsa yang ikut bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara ke depan,” ujar politisi yang juga anggota DPR RI dari dapil 6 Jatim ini.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menjadi pemateri utama mengatakan, desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan ramah terhadap anak harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan yang sesuai visi pembangunan Indonesia.

“Ada beberapa prinsip pengembangan DRPPA, di antaranya dilakukan secara gotong royong, non diskriminasi, prinsip demokrasi, tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak,” papar Bintang.

Selain itu DRPPA juga diharapkan menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis kesetaraan gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak.

“Jumlah dan peran desa yang dangat besar dalam pembangunan nasional tentunya sangat strategis untuk dapat diberdayakan dalam mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip no one left behind, agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” ucapnya.

“Keberhasilan program ini tetap tergantung pada kebijakan para pimpinan daerah dalam memberdayakan warganya,” imbuh dia.

Untuk itu, Menteri PPPA minta kepala daerah yang hadir dalam dialog interaktif, agar menyusun regulasi kebijakan dan program kegiatan di wilayah masing-masing yang mendorong terwujudnya desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS