SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meminta seluruh kepala daerah kader partai serta pimpinan dan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan di Jawa Timur untuk menunda kegiatan seremonial yang berpotensi memboroskan anggaran daerah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang meminta seluruh kader partai di pemerintahan daerah mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan instruksi tersebut harus dilaksanakan secara disiplin sebagai bentuk tanggung jawab politik partai dalam melindungi kepentingan masyarakat.

“DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan arahan yang jelas agar seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan mencermati dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal daerah. Arahan ini harus dijalankan secara serius di seluruh wilayah Jawa Timur,” kata Deni di Surabaya, Senin (9/3/2026).

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 1 dolar Amerika Serikat berpotensi menambah beban subsidi energi di Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Kondisi itu dinilai dapat memicu kenaikan harga BBM, meningkatkan biaya distribusi barang, serta menekan harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.

Karena itu, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah maupun pimpinan DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta melakukan analisis komprehensif terhadap potensi dampak fiskal di daerah.

Menindaklanjuti arahan tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti sekarang, pemerintah daerah harus lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran. Kegiatan yang tidak mendesak, terutama yang bersifat seremonial dan berpotensi memboroskan anggaran, sebaiknya ditunda,” ujar Deni.

Politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu menambahkan, fokus kebijakan anggaran daerah harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga pangan, memastikan kelancaran distribusi barang, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program jaring pengaman sosial bagi kelompok yang paling terdampak oleh potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat berpenghasilan rendah.

“Keberpihakan kepada rakyat kecil adalah prinsip ideologis PDI Perjuangan. Karena itu arahan DPP ini harus dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab,” tegasnya.

Deni menambahkan, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah dan fraksi PDI Perjuangan di DPRD agar instruksi tersebut dapat dijalankan secara efektif di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Ini momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kepemimpinan yang responsif, disiplin anggaran, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS