KEDIRI – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi menghadiri sosialisasi pencairan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2021, melalui jalur aspirasi anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Guruh Sukarno Putra, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Kediri, kemarin.

Bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri Agus Sunoto, Kusnadi juga menyerahkan beasiswa PIP secara simbolik kepada perwakilan penerima beasiswa.

Dalam kesempatan itu, Kusnadi mengajak masyarakat, khususnya warga Kota Kediri untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah agar tidak sampai terjadi penyimpangan.

Menurut Kusnadi, sudah jadi komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat miskin. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini.

Terkait itu, sebagai wakil rakyat, dirinya turun langsung melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap bantuan sosial.

“Kita ini kan menjaga amanah, mereka menyebarkan kemana, kami harus datang, apakah memang benar disebarkan. Ada penyimpangan atau tidak, jangan sampai mencederai masyarakat kita,” tambahnya.

Pengawasan, sebut Kusnadi, tidak hanya pada beasiswa PIP, tapi juga program bansos lainnya seperti PKH. “Bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar ini sudah turun sejak awal Agustus 2021. Syukur alhamdulillah sejauh ini tidak ada penyimpangan,” ucapnya.

Sementara itu, tenaga ahli Guruh Sukarno Putra, Didik Nurhadi yang juga menjabat Ketua Barisan Guruh Sukarno Putra (Bagus) menjelaskan, program beasiswa ini bertujuan agar seluruh generasi muda mengenyam pendidikan hingga lulus di bangku SMA atau sederajat.

Sesuai amanah dari putra Sang Proklamator RI, untuk Kota Kediri yang masuk Derah Pemilihan VI, diberi kuota sebanyak 1.000 beasiswa.

“Program ini untuk siswa sekolah selain di bawah naungan Kementerian Agama. Bagi siswa SD mendapatkan 450 ribu, SMP mendapat 750 ribu dan SMA atau SMK mendapatkan 1 juta. Tadi juga kami sampaikan aturan baru, untuk regulasi tahun ini selain Dapodik juga dilengkapi data kependudukan,” terangnya.

Didik juga menegaskan tidak ada bentuk pungutan liar dalam pendistribusian beasiswa PIP.

“Kami jamin tidak ada pungli. Apalagi ini di masa pandemi, juga upaya Pak Guruh agar segera diberlakukan program tatap muka. Bagi yang telah menerima program Kartu Indonesia Pintar, memang tidak bisa menerima program ini karena bersumberkan anggaran yang sama,” imbuhnya. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS