SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial secara daring pada Sabtu (11/9/2021).

Adapun para narasumbernya antara lain, Menteri Sosial Tri Rismaharini, anggota Komisi VIII DPR RI, Umar Bashor, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr. Alwi.

Dalam pertemuan bersama sekira 424 peserta tersebut, dibahas sejumlah hal; mulai dari cara menyatukan semangat untuk membantu mensukseskan program-program dari Pemerintah RI melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat hingga permasalahan yang muncul di dalamnya.

“Hari ini kita kumpulkan di acara ini untuk bisa menjadi kontroler, edukasi, bahwa bantuan sosial yang dikeluarkan oleh kemensos ini adalah bantuan yang harus turun ke rakyat miskin. Kalau ketemu yang tidak sesuai sasaran, harus dicatat, dilaporkan ke kepala desa, kecamatan,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisawarno.

Untari mengatakan, saat ini berdasarkan sensus BPS pada Desember 2020, Jawa Timur berada di posisi kedua tertinggi dengan 1,7 juta masyarakat yang berada di kategori miskin ekstrim di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan PR bersama.

“Kemarin kita mendapat berita setelah pandemi ini, muncul rakyat dengan kategori miskin ekstrim. Ada tiga provinsi yang menempati posisi tertinggi, yakni Jabar 1,8 juta, Jatim 1,7 juta, dan Jateng 1,5 juta orang,” ucapnya.

Untuk itu, penting adanya gotong royong dari seluruh pihak, agar bantuan sosial (bansos) dapat tersalurkan tepat sasaran. Hal ini bisa dimulai dengan cara tiap anggota terjun ke lapangan melakukan update data status masyarakat miskin, lalu dikoordinasikan dengan dinas sosial terkait untuk selanjutnya dilaporkan ke Kemensos.

“Ini penting sekali, karena di masa seperti ini, tugas pemerintah kali ini harus merecovery masyarakat yang paling miskin, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Sehingga tugas kita adalah mengawasinya dengan baik agar tersalurkan dengan baik,” ucapnya.

Momen pandemi Covid-19 ini, lanjut anggota komisi E DPRD Jatim ini, dapat menjadi kekuatan bagi Partai untuk tetap kokoh dalam jati diri sebagai partai yang senantiasa melaksanakan ajaran Bung Karno, melaksanakan Pancasila, gotong royong, dan hadir membantu masyarakat.

“DPD sudah membuat Posko Gotong Royong untuk bagaimana kita terlibat sebagai entitas masyarakat di tengah pandemi ini, menjalankan tugas, membantu untuk bisa mengkoordinir melalui jajaran partai politik, bahwa partai politik tidak hanya hadir saat kampanye, tapi selalu hadir untuk rakyat kapan pun,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakabid Industri, Tenaga Kerja, dan Jaminan Sosial DPD PDI Perjuangan Jatim, Hari Putri Lestari, menyebut, pertemuan hari ini adalah awal untuk menindak-lanjuti penanganan masalah yang terjadi di lapangan.

“Acara hari ini adalah awal. Dengan adanya situasi Covid-19, kemudian isu kemiskinan yang tadi ada kenaikan akibat pandemi, dan program-program kemensos yang saat ini banyak juga yang tidak diketahui, dan adanya media daring itu sangat menguntungkan kita bisa melibatkan sampai tingkat PAC,” ujarnya.

Tari, sapaan akrabnya, menuturkan, permasalahan terkait bantuan sosial di Jatim yang sebelumnya terjadi, selanjutnya akan berusaha dibantu dengan memetakan masalah dan memperbarui data warga miskin di masing-masing wilayah Jatim.

“Saat ini kemensos sedang berbenah terkait carut marutnya data. Ada yang double, ada yang sudah meninggal, bahkan ada yang sudah tidak berhak, tapi masih mendapat bantuan. Jadi, kader Partai wajib menindaklanjuti program-program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu, agar mendapat haknya, dan nanti ada koordinasi antara DPC kab/kota dengan DPD dan koordinasi dengan Pusat,” imbuhnya.

Tari menambahkan, untuk menindaklanjuti hal tersebut, setelah pertemuan ini, pihaknya berencana akan kembali melakukan Rakorbid dengan DPC, dan berharap perjuangan membantu warga miskin dapat terus berjalan.

“Harapannya, setelah hasil pertemuan ini akan ada tindak lanjut dari DPC ke PAC, lalu ke Ranting sehingga masyarakat yang belum terdata kita bisa bantu advokasi pendataan, maupun ketika ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, sebagai kader partai maupun strukural sampai di tingkat Anak Ranting, kita bisa mendampingi,” pungkasnya.

Sekadar informasi, peserta yang hadir dalam Rakorbid Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial secara daring tersebut antara lain, Wakabid Ketenagakerjaan DPC, anggota fraksi yang membidangi kesejahteraan rakyat, dan para Wakabid Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan PAC. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS