SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Erma Susanti, menilai kualitas belanja daerah serta dampak pembangunan yang tercermin dalam LKPJ tersebut masih belum optimal.

Menurutnya, persoalan mendasar terlihat pada sistem pengukuran kinerja, terutama terkait keterukuran indikator dan konsistensi evaluasi. Ia menyoroti perubahan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 11 indikator menjadi delapan pada 2025 yang dinilai berpotensi mengurangi kedalaman evaluasi pembangunan.

“Pemerintah daerah perlu memastikan indikator kinerja disusun secara konsisten, terukur, dan didukung data yang valid serta berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Selain itu, Fraksi PDIP menilai terdapat ketidaksinkronan antara capaian makro dan dampak nyata di masyarakat. Meski pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,33 persen, penurunan angka kemiskinan dinilai belum signifikan, hanya dari 9,56 persen menjadi 9,3 persen.

“Kondisi ini menunjukkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata,” kata Erma.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, Fraksi PDIP juga menyoroti adanya inefisiensi. Hal itu terlihat dari tidak terserapnya belanja sekitar Rp2,05 triliun dengan realisasi 93,82 persen, meski pendapatan daerah melampaui target hingga Rp29,88 triliun atau 104,65 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal yang kuat dengan kualitas belanja yang belum optimal.

“Perlu penataan ulang struktur belanja dengan memperkuat belanja produktif serta meningkatkan ketepatan perencanaan dan kesiapan pelaksanaan program,” tegasnya.

Fraksi PDIP juga menilai penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan percepatan yang memadai. Tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 9,3 persen dinilai mencerminkan program yang belum efektif menjangkau kelompok sasaran.

Di bidang pembangunan sumber daya manusia, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 75,35 menjadi 76,13 dinilai belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal serupa juga terjadi pada sektor ketenagakerjaan, di mana penurunan tingkat pengangguran belum mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan.

Sementara itu, pada aspek lingkungan hidup, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 71,23 menjadi 73,43 masih berada di bawah target, yang menunjukkan keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan.

Fraksi PDIP turut menyoroti berkurangnya cakupan evaluasi akibat tidak dimasukkannya sejumlah indikator strategis, seperti reformasi birokrasi, risiko bencana, dan ketimpangan wilayah dalam struktur IKU 2025.

Selain itu, kelemahan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dinilai masih terjadi, sehingga berdampak pada belum optimalnya keterkaitan antara capaian kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap kebijakan pembangunan harus benar-benar menghadirkan perubahan nyata dan berpihak pada rakyat, terutama kelompok masyarakat kecil,” pungkas Erma. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS