JOMBANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang merilis laporan kinerja tahun 2025. Hal itu sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban politik kepada publik.

Dalam laporannya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang menegaskan, seluruh fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sepanjang tahun 2025 difokuskan untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil (wong cilik).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, Dodit Eko Prasetiyo, mengatakan, laporan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bukti konsistensi fraksi dalam mengawal persoalan riil warga. Mulai dari ketenagakerjaan, kesehatan, pertanian hingga pendidikan.

“Awal 2026 ini kami menyampaikan laporan kinerja Fraksi PDI Perjuangan selama 2025. Ini bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat Jombang yang telah memberi amanah. Semua kerja fraksi kami orientasikan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dodit, Selasa (6/1/2025).

Soroti Nasib Honorer dan Kesehatan Gratis

Dalam pemaparannya, Dodit menyoroti dua isu krusial yang menjadi atensi utama fraksi. Pertama, terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan tenaga non-ASN. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal transisi kepegawaian agar tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak.

“Kami tidak ingin honorer dirugikan atau bahkan dirumahkan tanpa solusi. Prinsip kami jelas, negara harus hadir memberi kepastian dan keadilan,” terang Dodit.

Kedua, di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah segera memulihkan hak layanan kesehatan warga. Fokus utamanya adalah mengaktifkan kembali sekitar 25 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) nonaktif agar tercover oleh APBD Jombang. Fraksi juga mewanti-wanti agar fasilitas kesehatan (faskes) milik daerah tidak menolak pasien, khususnya dalam kondisi darurat.

“Kesehatan adalah hak dasar. Jangan sampai masyarakat tidak berobat hanya karena masalah biaya,” imbuhnya.

Kawal Pangan dan Pendidikan

Selain isu kesejahteraan sosial, Fraksi PDI Perjuangan juga bergerak masif di sektor pertanian dan pendidikan. Dodit memastikan, pihaknya terus mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan menjaga stabilitas harga panen.

“Petani adalah penopang ketahanan pangan. Mereka harus mendapat perlindungan dan kepastian,” jelas Dodit.

Sementara di bidang pendidikan, pemerataan akses belajar melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan dorongan penambahan kuota seragam sekolah gratis bagi keluarga kurang mampu terus diperjuangkan.

Komitmen fraksi juga meluas hingga isu lingkungan dan mitigasi bencana. Hal ini dibuktikan dengan aksi penanaman 2.000 pohon dan inisiasi pembentukan kelompok siaga bencana di wilayah rawan.

Soliditas Internal Fraksi

Dodit menegaskan, capaian kinerja ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh anggota fraksi yang tersebar di berbagai alat kelengkapan dewan (AKD). Kekuatan personel Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang meliputi Donny Anggun (Wakil Ketua I DPRD), Totok Hadi Riswanto (Ketua Komisi A), Jawahirul Fuad (Anggota Komisi A), Ama Siswanto (Wakil Ketua Komisi B), Samsul Hudah dan Syaifulloh (Komisi C), serta Adi Artama Putra dan Dora Maharani (Komisi D), hingga M. Naim yang menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK).

“Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, di komisi mana pun, bekerja dengan satu tujuan: memperjuangkan kepentingan masyarakat Jombang,” tandasnya.

Wakil Ketua I DPRD Jombang, Donny Anggun, menambahkan, ke depan, Fraksi PDI Perjuangan akan semakin agresif mengawal pembangunan ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM, serta perlindungan Dana Desa.

“Pembangunan harus dirasakan rakyat kecil. UMKM, desa, pasar tradisional dan infrastruktur dasar adalah prioritas yang terus kami kawal,” ujar Donny.

Donny juga memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan terus mendorong profesionalitas pengelolaan BUMD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat, sembari tetap membuka diri terhadap aspirasi publik.

“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan daerah agar tetap berpihak pada rakyat,” tandasnya. (fathir/set)