Oleh Candra Ary Fianto

MENJELANG Hari Ulang Tahun ke-53 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya menikmati buku Metal vs Orde Baru: Perjuangan Politik Megawati yang Bermula Usai Konser Metallica 1993 karya Abdullah Sammy, seorang jurnalis yang pernah dua kali menyabet penghargaan Adinegoro pada 2013 dan 2014.

Buku ini menghubungkan budaya populer dengan dinamika politik Indonesia pada masa Orde Baru. Berangkat dari penggambaran mengenai sejarah PDI, perjalanan Megawati Soekarnoputri, serta hadirnya budaya musik metal sebagai bentuk perlawanan, buku ini menyoroti bagaimana ruang budaya dapat menjadi wadah untuk menyuarakan ketidakpuasan di tengah represi negara. Buku ini berupaya menempatkan budaya sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi arah politik.

Pemerintah Orde Baru berusaha membangun budaya baru yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Represivitas pemerintah bukan hanya terlihat dalam ranah politik, tapi juga dalam pembentukan hegemoni budaya. Upaya mengarahkan masyarakat agar mengikuti pola budaya yang diciptakan pemerintah menunjukkan bahwa Orde Baru menganggap kultur sebagai instrumen penting dalam mempertahankan kekuasaan.

Pada sisi lain, perubahan budaya yang tumbuh di kalangan pemuda—baik dari kelompok marhaen maupun dari lingkungan kampus—menjadi ruang gerak yang dibaca dengan baik oleh Megawati Soekarnoputri. Buku ini menyoroti bagaimana Megawati melihat momen pergeseran budaya itu sebagai peluang untuk mengorganisasi kekuatan politik yang selama ini ditekan pemerintah. Ketika Orde Baru memperkuat kontrolnya, justru muncul bentuk-bentuk ekspresi budaya yang mencerminkan ketidakpuasan publik.

Musik heavy metal menjadi salah satu simbol penting. Liriknya yang penuh protes terhadap kondisi sosial, ritme yang agresif, serta karakter perlawanan yang melekat padanya menjadikan metal sebagai medium yang mampu menyalurkan kekecewaan masyarakat, khususnya generasi muda.

Menariknya, heavy metal diposisikan sebagai representasi antitesis terhadap Orde Baru yang pada awalnya dianggap mampu memperbaiki kelemahan Orde Lama, tapi justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

Saat itu Rezim Orba menilai gaya hidup heavy metal tidak sesuai dengan Pancasila. Pemerintah mengekang gerakan mahasiswa dan menolak ekspresi budaya yang dinilai bertentangan dengan nilai yang ingin dipaksakan negara.

Sebagai tandingan, musik dangdut didorong sebagai budaya populer yang lebih mudah diarahkan dan dianggap sejalan dengan hegemoni Orde Baru. Kontras antara metal dan dangdut menjadi gambaran bagaimana pemerintah berusaha mengatur preferensi budaya masyarakat.

Di tengah situasi inilah Megawati memanfaatkan geliat budaya metal untuk memperkuat basis pendukung. Penggemar Sukarno, kelompok marhaen, hingga partai-partai yang berhimpun di bawah PartaiNasional Indonesia dilihat sebagai bagian dari konsolidasi budaya yang dapat membangun kekuatan politik baru.

Buku ini menempatkan sejarah PDI sebagai unsur penting yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik Megawati. Akar PDI yang bermula dari PNI pada 1927 telah melalui dinamika panjang, termasuk pasang-surut akibat tekanan politik.

Ketika Orde Baru melakukan penyederhanaan partai pada 1973, partai-partai dipaksa mengikuti kehendak pemerintah, yang kemudian memunculkan proses deparpolisasi sebagai upaya negara mengikis kepercayaan publik terhadap partai selain yang didukung penguasa.

Dalam konteks ini, masuknya Megawati ke PDI pada 1987 menjadi titik balik. Kehadirannya dilihat sebagai simbol warisan ideologis Soekarno yang menumbuhkan kembali romantisme publik terhadap pemikiran dan pesona sang Proklamator. Simbolisme ini berperan penting dalam menghidupkan kembali kekuatan yang sebelumnya dimatikan oleh Orde Baru.

Naskah menunjukkan, bahwa melalui momentum budaya, Megawati mampu menghimpun pendukung Soekarno serta kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh kekuasaan. Budaya menjadi ruang pergerakan yang sulit ditekan secara langsung oleh pemerintah, sehingga menjadi jalur alternatif dalam memperkuat posisi politik.

Salah satu dampak nyata dari gerakan budaya pada masa itu, sebagaimana digambarkan dalam naskah, adalah peningkatan suara PDI pada pemilu 1992. Perolehan kursi partai naik sekitar 40 persen, dari 40 kursi menjadi 56 kursi DPR RI. Angka ini menunjukkan bahwa gerakan budaya dapat menjadi katalisator yang menggerakkan kesadaran publik, meski tekanan politik begitu besar.

Dengan adanya tekanan dari pemerintah dan TNI, keberhasilan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa budaya mampu membangkitkan pikiran radikal, progresif, dan revolusioner di kalangan masyarakat. Buku ini menampilkan peristiwa ini sebagai fase awal menguatnya posisi Megawati dalam politik nasional.

Puncak konsolidasi itu tampak pada 1993 ketika Megawati didaulat menjadi Ketua Umum PDI melalui kongres yang berlangsung di Surabaya. Simbol perlawanan melekat pada dirinya dan menjadikannya figur yang tidak diinginkan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah khawatir kekuatan politik yang mengkristal di bawah Megawati akan mengganggu stabilitas status quo.

Fase kepemimpinan Megawati ini mempertegas hubungan antara gerakan budaya dan kekuatan politik. Konsolidasi yang dibangun melalui kultur metal dan dukungan marhaen menunjukkan bagaimana budaya dapat menjadi jalur yang efektif dalam membangun perlawanan.

Ketegangan antara PDI dan pemerintah mencapai puncaknya pada 1996 melalui peristiwa Kudatuli, yang digambarkan sebagai kejadian luar biasa serta menjadi salah satu tonggak pergerakan politik yang mengarah pada runtuhnya Orde Baru. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membungkam seluruh aktivitas politik yang berada di bawah komando Megawati.

Sammy melalui buku ini menegaskan, budaya yang berkembang pada masa itu turut menimbulkan dampak politik yang tidak bisa diabaikan. Budaya bukan hanya latar belakang, tetapi bagian penting dari dinamika perlawanan.

Salah satu alasan mengapa buku ini layak dibaca adalah relevansinya dengan kondisi sosial politik masa kini. Kemunculan budaya-budaya baru yang memengaruhi akses informasi, akses politik, dan akses ekonomi memiliki kemiripan pola dengan masa Orde Baru. Generasi pemilih saat ini, termasuk Gen Z dan kelak Gen Alpha, memiliki cara berpikir dan mencari kebenaran yang berbeda dari generasi sebelumnya.

Budaya dapat mengubah mindset masyarakat, terutama anak muda. Jika pada masa Orde Baru musik metal menjadi medium perlawanan, maka pola serupa dapat terlihat dalam berbagai ekspresi budaya anak muda masa kini. Hal inilah yang membuat buku Metal vs Orde Baru tetap relevan untuk dibaca.

***

Buku karya Abdullah Sammy ini menghadirkan perspektif tentang bagaimana budaya—khususnya musik metal—dapat menjadi bagian dari strategi politik dalam menghadapi kekuasaan yang represif. Dengan menelusuri sejarah PDI, perjalanan Megawati, hingga peristiwa politik seperti pemilu 1992, kongres Surabaya 1993, dan Kudatuli 1996, buku ini menunjukkan keterkaitan antara perubahan budaya dan penguatan pergerakan politik.

Metal vs Orde Baru tampak sebagai karya yang membuka wawasan mengenai pentingnya membaca politik tidak hanya melalui institusi formal, tetapi juga melalui dinamika budaya yang berkembang di masyarakat. Buku ini menjadi pengingat bahwa dalam konteks apa pun, budaya selalu memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah perubahan sosial dan politik. (*)

*Candra Ary Fianto, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember