MADIUN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyampaikan Laporan Kepada Rakyat tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan moral atas kinerja legislasi, penganggaran, serta pengawasan selama satu tahun terakhir. Laporan tersebut disusun dan ditetapkan pada 31 Desember 2025 sebagai wujud komitmen keterbukaan kepada publik .
Dalam laporan itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan .
Sepanjang 2025, Fraksi PDI Perjuangan yang beranggotakan Drs. Sutardi, Anton Kusumo, Dodik Danang Setiawan, dan Usman Ependi aktif melakukan serap aspirasi masyarakat di seluruh daerah pemilihan Kota Madiun.
Kegiatan tersebut bertujuan menjaring langsung kebutuhan dan keluhan warga yang selanjutnya dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD.
Dalam fungsi anggaran dan legislasi, Fraksi PDI Perjuangan menaruh perhatian pada efektivitas dan kualitas belanja daerah, terutama yang menyentuh pelayanan dasar masyarakat.
Penekanan diberikan pada pemenuhan mandatory spending seperti pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, serta pengendalian inflasi.
Fraksi juga menegaskan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran belanja agar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pada fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan terlibat aktif dalam inspeksi mendadak, salah satunya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo. Sidak tersebut menyoroti rencana alih fungsi lahan TPA menjadi kawasan wisata edukasi, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan mata pencaharian warga, khususnya para pemulung .
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menggelar berbagai kegiatan sosial dan ideologis dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno Juni 2025. Kegiatan tersebut meliputi sarasehan kebangsaan, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, hingga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari penguatan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen .
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program strategis dinas-dinas di lingkungan Pemkot Madiun, termasuk Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan. Sejumlah persoalan disorot, mulai dari kelangkaan pupuk, kendala pasca panen, hingga kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang membutuhkan perbaikan dan pengawasan lebih ketat .
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, Anton Kusumo, menegaskan bahwa laporan ini merupakan wujud komitmen fraksi dalam menjaga amanat rakyat. “Laporan Kepada Rakyat ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pertanggungjawaban kami sebagai wakil rakyat atas apa yang telah dan sedang kami kerjakan di DPRD. Rakyat berhak tahu, menilai, dan mengawasi kinerja kami,” tegas Anton Kusumo, Kamis (8/1/2026).
Dia menambahkan, fokus utama fraksi adalah memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada rakyat. “Kami menaruh perhatian besar pada belanja publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi. APBD harus efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui laporan ini, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa DPRD bukan sekadar alat politik, melainkan sarana penyalur aspirasi dan pengawal kepentingan rakyat. Laporan Kepada Rakyat diharapkan menjadi media pendidikan politik sekaligus evaluasi publik terhadap kinerja wakil rakyat di Kota Madiun.
Menutup laporan tersebut, Anton Kusumo menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan Kota Madiun untuk terus berada di garis rakyat. “Kami ingin DPRD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kritik dan aspirasi rakyat akan terus kami kawal agar menjadi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya. (ahm/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS










