MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Rabu (28/5/2025).
Pernyataan ini disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sutardi, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan.
“Kami menyetujui Raperda ini dengan harapan tata kelola keuangan daerah ke depan semakin efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Sutardi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti realisasi belanja daerah tahun 2024 yang hanya mencapai 94% dari target Rp1,246 triliun. Salah satu penyebab utama adalah tidak terserapnya belanja pegawai, antara lain karena pensiun, mutasi, hingga formasi P3K yang belum terisi.
Fraksi mendorong agar pada tahun 2025, Pemerintah Kota Madiun dapat melakukan evaluasi lebih dalam agar alokasi belanja pegawai bisa terserap secara optimal sesuai peruntukan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp65,07 miliar. Dana tersebut tersebar di kas daerah, BLUD RSUD, Puskesmas, dan dana BOS.

“Silpa perlu dioptimalkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik yang mendorong pembangunan ekonomi daerah,” tegas Sutardi.
Catatan lainnya adalah realisasi dana bagi hasil pajak yang hanya mencapai 56,2% atau sebesar Rp24,11 miliar dari target Rp42,91 miliar. Rendahnya realisasi ini berkaitan dengan turunnya penerimaan pajak nasional tahun 2024.
Fraksi PDI Perjuangan minta pemerintah kota melakukan penyesuaian proyeksi agar selisih antara target dan realisasi tidak terlalu lebar.
Dalam penutupnya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemkot Madiun. Fraksi berharap capaian ini bisa dipertahankan melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan kapasitas SDM keuangan daerah.
Momentum ini juga dimanfaatkan Fraksi PDI Perjuangan untuk mengingatkan pentingnya semangat perjuangan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2025.
“Mari kobarkan semangat perjuangan untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan,” pungkas Sutardi. (ahm/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS










