Selasa
01 September 2026 | 1 : 10

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi PDI Perjuangan Sepakat dengan Perampingan THL Pemkab Banyuwangi, Ini Alasannya

pdip-jatim-made-cahyana-180321

BANYUWANGI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi menyatakan sepakat dengan perampingan (rasionalisasi) tenaga harian lepas (THL) yang dilakukan pemkab setempat.

Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi I Made Cahya Negara mengatakan, salah satu alasan fraksinya menyepakati perampingan THL di lingkungan Pemkab Banyuwangi, karena selama ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merekrut THL tanpa disertai analisis jabatan yang jelas.

“Pandangan kami dari Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya sepakat dengan rasionalisasi perampingan THL. Karena selama ini kami melihat keberadaan THL di lingkup pemkab tidak terkontrol. Dinas-dinas dengan seenaknya sendiri memasukkan THL-THL tanpa analisis jabatan,” jelas Made, Rabu (17-03-2020).

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan  Banyuwangi tersebut, perampingan THL harus dengan tolok ukur yang jelas. Apakah itu berdasarkan analisis jabatan maupun dikarenakan efisiensi anggaran. Sehingga keberadaan THL tersebut bisa sesuai dan efisien.

“Misalnya saja, apakah benar di dinas A itu membutuhkan 30 THL. Sudahkah melalui proses analisa jabatan? Jangan-jangan setelah dicek ternyata hanya butuh 15 orang saja. Nah itu penting dipastikan terdahulu, terutama untuk porsi jabatan, jangan sampai nanti keberadaan THL itu malah tidak efektif dan menambah beban anggaran,” ujarnya.

Meski sepakat dengan perampingan THL, tambah Made, kebijakan tersebut dirasa kurang pas dilaksanakan pada tahun 2021. Karena saat ini Pemkab dan Legislatif sama sama fokus untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Banyuwangi akibat dampak Covid 19.

“Menurut saya, untuk tahun ini belum pas. Saat iki kami di legislatif dan eksekutif masih fokus untuk perbaikan kondisi ekonomi. Tapi kita sudah mulai kaji bersama berapa THL yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan di masing-masing SKPD,” imbuhnya.

Untuk itu Made menegaskan perlunya diadakan konsolidasi bersama. Hal ini perlu dilakukan agar perekrutan THL bisa dikontrol secara baik kedepannya. 

“Kita masih akan melakukan konsolidasi bersama Fraksi yang lain, dan Pemkab, agar nantinya perekrutan THL ini bisa lebih efektif dan efisien sesuai dengan porsi jabatan dan ketersediaan anggaran,” pungkasnya. (ryo)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Mbak Nia Kunjungi Stan MNV, Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas

SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengunjungi sejumlah stan pelaku usaha dalam ...
KABAR CABANG

Pelajar dan Mahasiswa di Lumajang Ikuti Lomba Pidato dan Baca Puisi di Kantor DPC PDI Perjuangan

LUMAJANG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Lumajang diwarnai dengan ajang ...
LEGISLATIF

Lindungi Warga, DPRD Surabaya Minta Data Bantuan Fokus ke Daerah

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Pusat memberi kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan data ...
MILANGKORI

Hambeging Bumi, Ketika Hari Jadi Trenggalek Mengajak Warganya Kembali Bersahabat dengan Alam

Hari Jadi ke-832 Trenggalek mengusung tema Hambeging Bumi. Beragam kegiatan, dari kirab pusaka hingga menjaga ...
EKSEKUTIF

P-APBD 2026, Bupati Ngawi Sampaikan Pembangunan Jalan Poros Desa Hingga Mobil Damkar Baru

NGAWI – DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan ...
LEGISLATIF

Sektor Ekonomi Sumbang 66,9% PDRB Jatim, Komisi B Soroti Alokasi Anggaran Hanya 4,56%

SURABAYA — Kontribusi sektor-sektor perekonomian yang menjadi mitra Komisi B mencapai 66,9 persen terhadap Produk ...