LUMAJANG – Bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lumajang melaksanakan kegiatan conference pers terkait kinerja di tahun 2025, Minggu (4/1/2026).

Didalam konferensi pers, Supratman, selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa kegiatan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan kepada rakyat.

”Melalui konferensi pers, kami akan sampaikan apa yang sudah kami lakukan sebagai wakil rakyat dan yang akan kami perjuangkan pada tahun 2026,″ ujar Supratman.

Dalam laporan kinerja ini, Supratman mengatakan permohonan maaf dikala selama 2025 fraksi PDI Perjuangan belum mampu memenuhi dan merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat.

Namun, dengan kekuatan dan keterbatasan yang dimiliki fraksi PDI Perjuangan akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam mementingkan dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Bukasan, ketua fraksi PDI Perjuangan menjabarkan beberapa hal yang telah di perjuangkan oleh Fraksi PDI Perjuangan di Tahun 2025, baik melalui pokok pikiran (pokir) maupun kerja kerakyatan yang lainnya.

Seperti penguatan UMKM melalui pemberian peralatan usaha, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, hingga pelatihan keterampilan seperti menjahit, sablon, dan sebagainya.

“Kami juga mendorong Pemerintah Daerah untuk berkontribusi langsung kepada pengembangan wisata yang ada di desa, baik pelatihan sumber daya manusianya dan juga pendampingan dari segi anggaran. Mengingat, pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran san keterbatasan sumber daya manusia,” jelasnya.

Lebih lanjut, fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap para kesejahteraan petani. Selain itu juga melakukan pendampingan biaya kesehatan melalui program BPJS jalur Penerimaan Bantuan Iuran Daerah (PBID) maunpun mandiri.

“Mengkoordinasikan dengan RS untuk menyediakan pelayanan pengantaran obat ke rumah pasien untuk wilayah dalam kota. Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sarana prasarana lembaga pendidikan,” tambahnya.

Untuk masyarakat kurang mampu, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lumajang memfasilitasi untuk memberikan Program Indonesia Pintar (PIP). Termasuk, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mengingat masih banyak ditemui di beberapa daerah yang rumahnya tidak layak huni namun masih di tempati.

“Termasuk penyediaan sanitasi yang baik, guna menciptakan kehidupan yang bersih dan sehat. Terlebih masyarakat lansia, untuk memberikan makanan bergizi, yang teknisnya bisa dikelolah oleh pemerintah desa setempat. Dan kita tekankan, untuk kelompok ini supaya masuk dalam DTSEN,” paparnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga terus berupaya mendorong pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji dan marbot masjid serta tempat peribadatan agama lainnya. Termasuk, memperjuangkan kepastian para tenaga honorer untuk dijadikan PPPK Paruh Waktu.

“Seperti yang telah direalisasikan saat penyerahan SK PPPK Paruh waktu sebanyak 4.230 orang menjelang akhir tahun 2025,” tambahnya singkat.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan supaya pemerintah daerah terus memperhatikan kelompok disabilitas. Bukan hanya sebatas pemberian alat bantu, namun juga penguatan ekonomi mereka untuk meningkatkan dan memenuhi keberlangsungan hidup mereka. (ndy/hs)