JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember punya sederet catatan persoalan yang harus segera dibenahi Pemkab Jember. ‘Pekerjaan rumah’ Pemkab Jember itu dibeber Fraksi PDI Perjuangan saat Sidang Paripurna Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar APBD Kabupaten Jember 2022, di gedung DPRD setempat, Rabu (10/11/2021).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo mengatakan, beberapa persoalan yang harus segera dibenahi di antaranya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD yang selama ini diharapkan bisa menambah pendapatan asli daerah, justru sebaliknya menjadi beban ABPD.

“BUMD kita seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan komitmen profesionalitas yang dijanjikan para penanggungjawabnya harus dibuktikan dengan kontribusi BUMD pada sektor PAD yang terus meningkat. Bukan sebaliknya, terus “nyusu” pada APBD,” papar Edi Cahyo.

Kader Banteng yang lekat dengan sapaan Ipung ini juga membeber sektor belanja, selain belanja operasional dan belanja lain yang sifatnya wajib dan mengikat.

Menurutnya, Pemkab yang dipimpin Bupati Hendy Siswanto ini juga harus memikirkan, pada sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata serta ekonomi kreatif harus mendapatkan porsi anggaran belanja yang serius.

“Anggaran belanja kita, jangan hanya difokuskan pada hal-hal operasional saja. Tapi pada sektor pengembangan ekonomi juga harus disediakan anggaran belanja yang cukup,” katanya.

“Karena pada sektor inilah harapan kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember,” imbuh Wakabid Organisasi DPC PDI Perjuangan Jember ini.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember akan tetap konsisten menjadi mitra kritis Pemkab Jember demi keseimbangan pembangunan serta kepentingan rakyat.

“Kami akan konsisten untuk bersikap kritis kepada Pemerintah Kabupaten Jember, untuk menjaga kesimbangan pembangunan serta menjadi aspiratir dalam menyuarakan kepentingan rakyat,” tandas Edi, diiringi tepuk tangan peserta sidang.

Sejak awal terpilihnya Hendy Siswanto sebagai Bupati Jember, pihaknya memang memilih jalur oposisi atau berada di luar pemerintahan, dengan mengawal jalannya pemerintahan melalui sikap kritis yang konstruktif.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang ideal. Karena itu, pihaknya akan selalu kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemkab.

“Namun kami pastikan kritik kami adalah kritik yang konstruktif dengan didasari pada aturan dan undang undang,” ujarnya. (rio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS