LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan meminta klarifikasi terkait alokasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10 miliar, yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.

Dari jumlah tersebut, Rp 2,5 miliar akan dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Daerah, sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp 7,5 miliar yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati menjelaskan, proyeksi SiLPA tahun 2024 sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2025 masih memerlukan evaluasi lebih mendalam.

“Kami meminta penjelasan terkait beberapa poin penting untuk memastikan akurasi perangkaan dan pengelolaan anggaran daerah ke depan,” kata Erna, Senin (4/11/2024).

Fraksi PDI Perjuangan meminta data mengenai tingkat realisasi anggaran 2024 hingga Oktober sebagai referensi untuk memperkirakan potensi SiLPA 2024 secara akurat.

Perbedaan signifikan antara proyeksi SiLPA 2024 yang hanya Rp 10 miliar dan realisasi SiLPA 2023 yang mencapai Rp 100 miliar menjadi perhatian utama. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan belanja daerah tahun 2025.

“Namun harus tetap mempertimbangkan serapan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kinerja penerimaan pendapatan daerah,” ucapnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan terkait penyertaan modal sebesar Rp 2,5 miliar kepada BUMD. Menurutnya, penyertaan modal ini harus disertai dengan pertimbangan keuntungan dan prospek bisnis yang jelas.

“Kami juga minta penjelasan mengenai BUMD yang akan menerima penyertaan modal serta proyeksi laba bersihnya. Karena hal ini terkait langsung dengan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah,” tutur Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS