Minggu
26 Oktober 2025 | 11 : 59

Fraksi DPRD Bojonegoro Dorong Program untuk Petani dan UMKM Lebih Terukur

IMG-20250604-WA0051_copy_738x497

BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/6/2025).

Juru bicara Erix Maulana Heri Kiswanto, menyampaikan catatan kritis maupun apresiasi terhadap kinerja pemerintah.

“Kami mengapresiasi capaian pengelolaan APBD 2024 yang menunjukkan tren positif, namun arah kebijakan ke depan harus lebih menyentuh sektor ekonomi masyarakat secara langsung,” tegas Erix.

Salah satu penekanan penting adalah soal penggunaan anggaran untuk mendukung sektor ekonomi produktif, seperti pertanian, peternakan, dan UMKM.

Fraksi mendorong agar program-program pemberdayaan ekonomi rakyat benar-benar dijalankan secara konkret dan terukur.

“Tak hanya infrastruktur saja, kami ingin juga menyentuh dapur rakyat. Petani, peternak, dan pelaku UMKM harus diangkat agar ekonomi Bojonegoro makin kuat dari bawah,” imbuh anggota DPRD fraksi PDI perjuangan tersebut.

Disampaikan oleh Anggota DPRD Fraksi perjuangan Erix maulana Heri kiswanto PDI Perjuangan yang memberi apresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Khususnya dalam peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran, namun tetap menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebutkan naik hingga 86% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro.

“ini adakah kinerja yang baik dan  patut dibanggakan, namun jangan merasa puas untuk lebih lanjut Harus terus digenjot dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata,” lanjut Erix.

Sebagai bentuk dukungan, ia juga mengapresiasi Pemkab Bojonegoro karena selama 11 tahun berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan keuangan daerah.

“Pencapaian ini hal yang luar biasa dan patut dijaga. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi pemerintahan yang modern,” pungkas Erix.(dian/hs)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Guntur Wahono Sosialisasikan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda di Srengat Blitar

Guntur Wahono menegaskan pentingnya menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah arus perkembangan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Sambut Pembentukan Ditjen Pesantren: Kado Istimewa di Hari Santri Nasional 2025

Puan menilai kehadiran Ditjen Pesantren akan membuka peluang lebih besar bagi penguatan peran pesantren secara ...
LEGISLATIF

Noto Utomo Sosialisasi Perda, Perusahaan Wajib Serap 60 Persen Naker Gresik

GRESIK – Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik masih menuai protes. Hal itu terungkap dalam kegiatan ...
EKSEKUTIF

Seminar, Bupati Ony Paparkan Kondisi Pendidikan Kabupaten Ngawi

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjadi salah satu pembicara dalam sarasehan pendidikan yang digelar PGRI ...
LEGISLATIF

Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Fraksi PDI Perjuangan Bojonegoro Minta Ada Pertimbangan Sosial dan Ekonomi

BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan ...
LEGISLATIF

Pastikan Tak Lagi Jadi Beban APBD, Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Pansus BUMD

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk ...