Jumat
08 Agustus 2025 | 5 : 40

Fraksi DPRD Bojonegoro Dorong Program untuk Petani dan UMKM Lebih Terukur

IMG-20250604-WA0051_copy_738x497

BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/6/2025).

Juru bicara Erix Maulana Heri Kiswanto, menyampaikan catatan kritis maupun apresiasi terhadap kinerja pemerintah.

“Kami mengapresiasi capaian pengelolaan APBD 2024 yang menunjukkan tren positif, namun arah kebijakan ke depan harus lebih menyentuh sektor ekonomi masyarakat secara langsung,” tegas Erix.

Salah satu penekanan penting adalah soal penggunaan anggaran untuk mendukung sektor ekonomi produktif, seperti pertanian, peternakan, dan UMKM.

Fraksi mendorong agar program-program pemberdayaan ekonomi rakyat benar-benar dijalankan secara konkret dan terukur.

“Tak hanya infrastruktur saja, kami ingin juga menyentuh dapur rakyat. Petani, peternak, dan pelaku UMKM harus diangkat agar ekonomi Bojonegoro makin kuat dari bawah,” imbuh anggota DPRD fraksi PDI perjuangan tersebut.

Disampaikan oleh Anggota DPRD Fraksi perjuangan Erix maulana Heri kiswanto PDI Perjuangan yang memberi apresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Khususnya dalam peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran, namun tetap menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebutkan naik hingga 86% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro.

“ini adakah kinerja yang baik dan  patut dibanggakan, namun jangan merasa puas untuk lebih lanjut Harus terus digenjot dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata,” lanjut Erix.

Sebagai bentuk dukungan, ia juga mengapresiasi Pemkab Bojonegoro karena selama 11 tahun berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan keuangan daerah.

“Pencapaian ini hal yang luar biasa dan patut dijaga. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi pemerintahan yang modern,” pungkas Erix.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

PEREMPUAN

Generasi yang Baik Berawal dari Keluarga

SIDOARJO — Komitmen membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas kembali digaungkan oleh ...
EKSEKUTIF

Marak Bendera One Piece di Jagad Maya, Mas Dhito Katakan Tak Ada Sweeping

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana angkat bicara terkait pengibaran bendera one piece. Dia ...
UMKM

UMKM Bingung Soal Pembayaran Royalti Musik

GRESIK – Anggota DPR RI, Nila Yani Hardiyanti mendukung upaya pemerintah melakukan peninjauan ulang terkait royalti ...
KRONIK

KTNA Magetan Bersama Agus Black Hoe Berembuk soal Pertanian

MAGETAN – Acara bertajuk Rembug Paripurna digelar Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Magetan di aula Dinas Tanaman ...
KRONIK

Bupati Fauzi Pastikan Mutasi Jabatan Siap Digelar Usai Agustus 2025

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah ...
SEMENTARA ITU...

Laksanakan Bunga Desa di Glenmore, Bupati Ipuk Cek Infrastruktur hingga Maksimalkan Potensi Pertanian

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, kembali melaksanakan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga ...