oleh

Fraksi Banteng Mojokerto Soroti Kelebihan Bayar Alat Kesehatan dan SiLPA APBD 2020

-Legislatif-44 kali dibaca

MOJOKERTO– Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Fraksi PDI Perjungan memberikan pertanyaan dan catatan penting pada pembahasan Pertanggung Jawaban  Pelaksanaan APBD tahun 2020.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Abd. Rohim, pertanyaan dan catatan diberikan sebagai masukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa-masa yang akan dating. Salah satunya adalah terkait anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

“Salah satunya adalah terkait kelebihan pembayaran yang nilainya fantastis pada pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto sebesar RP. 1.453.872.141.00,” jelas Rohim di hadapan sidang Paripurna, Senin (14/6/2021).

Selain itu, Fraksi Banteng Kabupaten Mojokerto ini juga menyoroi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD 2020 sebesar 346,2 milyar rupiah itu berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja.

“SiLPA sebesar 346,2 milyar itu dari OPD mana saja. Mohon penjelasan. Kita perlu perencanaan yang matang dalam membentuk APBD, mari duduk bersama untuk membangun kabupaten ini, dan mendengar masukan-masukan dari masyarakat,” ungkap Rohim.

Dia juga meminta agar Bupati dan Wakil Bupati bisa menjelaskan secara rinci terkait turunnya PAD Kabupaten Mojokerto dan langkah antisipasi penanganan, agar di tahun selanjutnya PAD Kabupaten Mojokerto bisa membaik, bahkan naik.

Perlu diketahui, PAD tahun 2016 tumbuh 8,2%, mengalami penurunan dari tahun 2015 yang tumbuh sebesar 30,20%. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami penurunan pertumbuhan masing-masing sebesar 11,8%, 9,1%, dan 2% dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2020 minus sebesar 3% dengan fluktuasi PAD 2015-2020, di mana rata-rata pertumbuhan relatif rendah di angka 9,6%.

“Terkait PAD yang turun mohon penjelasan langkah apa saja untuk mengatasi? Supaya PAD tidak turun di tahun selanjutnya,” tegas Rohim.

Wakil Sekretaris DPR DPI Perjuangan Kabupaten Mojokerto itu, menegaskan sebagai kader PDI Perjuangan, pihaknya akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah agar masyarakat Kabupaten Mojokerto bisa semakin maju dan sejahtera.

“Karena saya dipilih rakyat dan sudah dipercaya oleh rakyat untuk menjadi wakilnya di DPRD, jadi saya juga akan bekerja dengan baik sesuai kemampuan yang saya miliki,” pungkas Rohim. (arul/set)