Selasa
26 Mei 2026 | 11 : 53

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi Banteng Banyuwangi Usulkan Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Nelayan

PDIP-Jatim-Anom-Basori-12102022

BANYUWANGI – Persoalan sulitnya bahan bakar yang dikeluhkan para nelayan, membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi mengusulkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi para nelayan.

Usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Anom Basori, usai rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Selasa (12/10/2022).

“Kami mengusulkan dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, ada norma yang mengatur secara khusus atau setidaknya mengamanatkan tentang pendirian stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) secara merata di elabuhan pendaratan nelayan,“ ujar Anom.

Ketua Komisi lll DPRD Banyuwangi tersebut juga menjelaskan, keberadaan SPBN sangat penting, karena selama ini nelayan di Banyuwangi masih belum mempunyai kepastian akses bahan bakar, sehingga membuat nelayan sering kali tidak bisa melaut akibat tidak mendapatkan bahan bakar.

Sebagian besar nelayan juga masih mengambil dari SPBU umum dengan membawa rekomendasi dari instansi yang berwenang, kerana keberadaan SPBN sangat jarang di Banyuwangi.

“Di wilayah Banyuwangi baru memiliki 2 SPBN yang berlokasi di Pelabuhan Muncar. Itupun masih dikelola Provinsi Jatim. Jadi, dengan adanya SPBN di setiap pelabuhan pendaratan nelayan, kami yakin aktivitas nelayan akan terjamin karena akses bahan bakar minyak bersubsidi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan melaut,“ jelasnya.

Lebih lanjut, Anom juga berharap kepada Pemkab Banyuwangi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pembentukan SPBN di seluruh Pelabuhan pendaratan ikan yang nantinya akan diatur dalam peraturan bupati (perbup).

Sedangkan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sekaligus untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anom mengusulkan akan lebih bagus apabila SPBN nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“SPBU khusus nelayan, nantinya bisa dikelola pemda melalui BUMD,“ tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Doding Persilakan Mahasiswa Kritik Kebijakan Pemkab Trenggalek yang Dinilai Kurang Tepat

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi meminta mahasiswa tidak ragu mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai ...
SUARA MUDA

Dari Dapur ke Digital: Kisah Perempuan Muda Bondowoso Menemukan Suara Politik di Bawah Payung PDIP

Kisah inspiratif generasi-Z Bondowoso yang ditempa politik lewat pendekatan personal Shanti, istri Ketua DPC PDIP ...
KRONIK

Ponpes Darul Falah Balongbendo Sidoarjo Terima Hewan Kurban dari DPD Jatim, Siap Distribusikan Daging ke Warga

SIDOARJO – Pondok Pesantren Darul Falah Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo menerima penyerahan hewan kurban dari ...
KRONIK

Raih Penghargaan RBD, Bupati Fauzi Tegaskan Pentingnya Identitas Budaya Masyarakat

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menganugerahkan penghargaan kepada Kabupaten ...
EKSEKUTIF

Genjot Produktivitas Petani, Rijanto Tekankan Pentingnya Peremajaan Lahan Tebu 

Bupati Blitar Rijanto menekankan pentingnya peremajaan lahan tebu melalui program bongkar ratoon untuk meningkatkan ...
HEADLINE

PDI Perjuangan Jatim Tebar 468 Ekor Sapi Kurban ke Pesantren dan Panti Asuhan

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyalurkan 468 ekor sapi kurban ke berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian dan ...