Jumat
16 Oktober 2026 | 8 : 56

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi Banteng Banyuwangi Usulkan Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Nelayan

PDIP-Jatim-Anom-Basori-12102022

BANYUWANGI – Persoalan sulitnya bahan bakar yang dikeluhkan para nelayan, membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi mengusulkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi para nelayan.

Usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Anom Basori, usai rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Selasa (12/10/2022).

“Kami mengusulkan dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, ada norma yang mengatur secara khusus atau setidaknya mengamanatkan tentang pendirian stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) secara merata di elabuhan pendaratan nelayan,“ ujar Anom.

Ketua Komisi lll DPRD Banyuwangi tersebut juga menjelaskan, keberadaan SPBN sangat penting, karena selama ini nelayan di Banyuwangi masih belum mempunyai kepastian akses bahan bakar, sehingga membuat nelayan sering kali tidak bisa melaut akibat tidak mendapatkan bahan bakar.

Sebagian besar nelayan juga masih mengambil dari SPBU umum dengan membawa rekomendasi dari instansi yang berwenang, kerana keberadaan SPBN sangat jarang di Banyuwangi.

“Di wilayah Banyuwangi baru memiliki 2 SPBN yang berlokasi di Pelabuhan Muncar. Itupun masih dikelola Provinsi Jatim. Jadi, dengan adanya SPBN di setiap pelabuhan pendaratan nelayan, kami yakin aktivitas nelayan akan terjamin karena akses bahan bakar minyak bersubsidi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan melaut,“ jelasnya.

Lebih lanjut, Anom juga berharap kepada Pemkab Banyuwangi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pembentukan SPBN di seluruh Pelabuhan pendaratan ikan yang nantinya akan diatur dalam peraturan bupati (perbup).

Sedangkan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sekaligus untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anom mengusulkan akan lebih bagus apabila SPBN nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“SPBU khusus nelayan, nantinya bisa dikelola pemda melalui BUMD,“ tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Reses di Ponorogo, Kanang Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan hingga Penyediaan Air Bersih

PONOROGO – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Budi Sulistyono (Kanang), berkomitmen memperjuangkan berbagai aspirasi ...
HEADLINE

Hasto: Konservasi Mangrove dan Ekowisata CMC Tiga Warna Layak Dicontoh Daerah Lain

MALANG – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah konkret pemberdayaan masyarakat ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi: Kota Modern Tak Boleh Kehilangan Jati Diri Budaya

SINGKAWANG – Kemajuan sebuah kota tidak cukup diukur dari jalan yang mulus, gedung yang menjulang, atau pesatnya ...
KABAR CABANG

DPC Lamongan Bantu Air Bersih 6 Desa Terdampak Kekeringan

LAMONGAN – Memasuki puncak musim kemarau yang dipicu fenomena iklim El Nino, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI ...
EKSEKUTIF

Pantau Pasar Tradisional, Wabup Antok Minta Dinas Cari Strategi Stabilkan Harga Daging Ayam

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mencari strategi ...
LEGISLATIF

Data Desil Bansos Bermasalah, Sri Untari Dorong Pemutakhiran Lebih Cepat

JAKARTA – Ketidakakuratan data kesejahteraan dan lambatnya pemutakhiran berisiko membuat bantuan sosial (bansos) ...