Rabu
04 November 2026 | 12 : 59

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi Banteng Banyuwangi Usulkan Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Nelayan

PDIP-Jatim-Anom-Basori-12102022

BANYUWANGI – Persoalan sulitnya bahan bakar yang dikeluhkan para nelayan, membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi mengusulkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi para nelayan.

Usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Anom Basori, usai rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Selasa (12/10/2022).

“Kami mengusulkan dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, ada norma yang mengatur secara khusus atau setidaknya mengamanatkan tentang pendirian stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) secara merata di elabuhan pendaratan nelayan,“ ujar Anom.

Ketua Komisi lll DPRD Banyuwangi tersebut juga menjelaskan, keberadaan SPBN sangat penting, karena selama ini nelayan di Banyuwangi masih belum mempunyai kepastian akses bahan bakar, sehingga membuat nelayan sering kali tidak bisa melaut akibat tidak mendapatkan bahan bakar.

Sebagian besar nelayan juga masih mengambil dari SPBU umum dengan membawa rekomendasi dari instansi yang berwenang, kerana keberadaan SPBN sangat jarang di Banyuwangi.

“Di wilayah Banyuwangi baru memiliki 2 SPBN yang berlokasi di Pelabuhan Muncar. Itupun masih dikelola Provinsi Jatim. Jadi, dengan adanya SPBN di setiap pelabuhan pendaratan nelayan, kami yakin aktivitas nelayan akan terjamin karena akses bahan bakar minyak bersubsidi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan melaut,“ jelasnya.

Lebih lanjut, Anom juga berharap kepada Pemkab Banyuwangi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pembentukan SPBN di seluruh Pelabuhan pendaratan ikan yang nantinya akan diatur dalam peraturan bupati (perbup).

Sedangkan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sekaligus untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anom mengusulkan akan lebih bagus apabila SPBN nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“SPBU khusus nelayan, nantinya bisa dikelola pemda melalui BUMD,“ tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Reses di Purwodadi, Eko Herdiyanto Soroti Kebutuhan Pompa Air untuk Atasi Banjir

MALANG – Kebutuhan pompa air untuk mengatasi genangan banjir di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, menjadi ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Pemuda Trenggalek Produksi Film untuk Angkat Potensi 157 Desa Kreatif

TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong generasi muda Trenggalek memanfaatkan kreativitas ...
KRONIK

Ratusan Juta Dugaan Pungli KHDPK Dikembalikan, Widarto Minta Perjuangan Petani Tak Berhenti

JEMBER – Pengembalian uang Rp138 juta yang diduga dipungut dalam pengurusan akses pengelolaan kawasan hutan menjadi ...
EKSEKUTIF

Pemkab Kediri Perkuat Perlindungan Anak, Pencegahan Bullying Jadi Perhatian

KEDIRI – Pemkab Kediri menegaskan pemenuhan hak anak harus diikuti perlindungan nyata dari kekerasan, diskriminasi, ...
KABAR CABANG

Pekan Peduli Sampah Nasional, PDIP Surabaya Siapkan 100 Titik Teba untuk Olah Sampah Organik

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyiapkan sekitar 100 titik Teba atau lubang pengolahan sampah organik ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan Sorot RAPBD 2027, dari Rencana Hutang hingga Turunnya Anggaran Pendidikan

KABUPATEN PASURUAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan ...