Rabu
13 Mei 2026 | 10 : 05

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi Banteng Banyuwangi Usulkan Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Nelayan

PDIP-Jatim-Anom-Basori-12102022

BANYUWANGI – Persoalan sulitnya bahan bakar yang dikeluhkan para nelayan, membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi mengusulkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi para nelayan.

Usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Anom Basori, usai rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Selasa (12/10/2022).

“Kami mengusulkan dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, ada norma yang mengatur secara khusus atau setidaknya mengamanatkan tentang pendirian stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) secara merata di elabuhan pendaratan nelayan,“ ujar Anom.

Ketua Komisi lll DPRD Banyuwangi tersebut juga menjelaskan, keberadaan SPBN sangat penting, karena selama ini nelayan di Banyuwangi masih belum mempunyai kepastian akses bahan bakar, sehingga membuat nelayan sering kali tidak bisa melaut akibat tidak mendapatkan bahan bakar.

Sebagian besar nelayan juga masih mengambil dari SPBU umum dengan membawa rekomendasi dari instansi yang berwenang, kerana keberadaan SPBN sangat jarang di Banyuwangi.

“Di wilayah Banyuwangi baru memiliki 2 SPBN yang berlokasi di Pelabuhan Muncar. Itupun masih dikelola Provinsi Jatim. Jadi, dengan adanya SPBN di setiap pelabuhan pendaratan nelayan, kami yakin aktivitas nelayan akan terjamin karena akses bahan bakar minyak bersubsidi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan melaut,“ jelasnya.

Lebih lanjut, Anom juga berharap kepada Pemkab Banyuwangi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pembentukan SPBN di seluruh Pelabuhan pendaratan ikan yang nantinya akan diatur dalam peraturan bupati (perbup).

Sedangkan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sekaligus untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anom mengusulkan akan lebih bagus apabila SPBN nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“SPBU khusus nelayan, nantinya bisa dikelola pemda melalui BUMD,“ tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Sensus Ekonomi 2026, Bupati Fauzi Ajak Masyarakat Memberikan Data yang Benar dan Jujur

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyambut baik Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Minta Pengawasan Daycare Diperketat usai Kasus Kekerasan Anak di Yogyakarta

Novita Hardini meminta pengawasan daycare diperketat usai kasus dugaan kekerasan anak di Yogyakarta menjadi sorotan ...
KABAR CABANG

Perkuat Narasi Digital, DPC Ngawi Gembleng Kader Muda Kelola Media Sosial

NGAWI – Dinamika era digital telah mengubah perilaku publik secara fundamental, mulai dari cara mengakses informasi ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Ingatkan Jangan Sampai Indonesia Jadi Basis Judi Online Internasional

Puan Maharani mengingatkan pentingnya antisipasi agar Indonesia tidak menjadi basis operasional judi online ...
SEMENTARA ITU...

Dari Anak Buruh Tani, Hafif Memilih Masuk Politik: “Anak Muda Jangan Cuma Mengeluh dari Kejauhan”

Kisah Hafif Rohmatullah, anak buruh tani asal Jember yang memilih masuk politik lewat PDIP demi memperjuangkan ...
EKSEKUTIF

Rijanto: Pramuka Harus Cetak Generasi Tangguh dan Berakhlak Mulia

Rijanto menegaskan Gerakan Pramuka harus menjadi ruang pembinaan generasi muda yang tangguh, disiplin, dan ...