Kamis
15 Mei 2025 | 9 : 17

Fraksi Banteng Banyuwangi Usulkan Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Nelayan

PDIP-Jatim-Anom-Basori-12102022

BANYUWANGI – Persoalan sulitnya bahan bakar yang dikeluhkan para nelayan, membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi mengusulkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi para nelayan.

Usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Anom Basori, usai rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Selasa (12/10/2022).

“Kami mengusulkan dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, ada norma yang mengatur secara khusus atau setidaknya mengamanatkan tentang pendirian stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) secara merata di elabuhan pendaratan nelayan,“ ujar Anom.

Ketua Komisi lll DPRD Banyuwangi tersebut juga menjelaskan, keberadaan SPBN sangat penting, karena selama ini nelayan di Banyuwangi masih belum mempunyai kepastian akses bahan bakar, sehingga membuat nelayan sering kali tidak bisa melaut akibat tidak mendapatkan bahan bakar.

Sebagian besar nelayan juga masih mengambil dari SPBU umum dengan membawa rekomendasi dari instansi yang berwenang, kerana keberadaan SPBN sangat jarang di Banyuwangi.

“Di wilayah Banyuwangi baru memiliki 2 SPBN yang berlokasi di Pelabuhan Muncar. Itupun masih dikelola Provinsi Jatim. Jadi, dengan adanya SPBN di setiap pelabuhan pendaratan nelayan, kami yakin aktivitas nelayan akan terjamin karena akses bahan bakar minyak bersubsidi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan melaut,“ jelasnya.

Lebih lanjut, Anom juga berharap kepada Pemkab Banyuwangi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pembentukan SPBN di seluruh Pelabuhan pendaratan ikan yang nantinya akan diatur dalam peraturan bupati (perbup).

Sedangkan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sekaligus untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anom mengusulkan akan lebih bagus apabila SPBN nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“SPBU khusus nelayan, nantinya bisa dikelola pemda melalui BUMD,“ tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Banyuwangi akan Bangun 3 Fasilitas Pengolahan Sampah Berkapasitas 260 Ton, Didukung Austri dan UEA

BANYUWANGI – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam melakukan pengolahan sampah secara sirkular ...
SEMENTARA ITU...

Candra: Cagar Budaya di Jember Butuh Perlindungan

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto berharap Pemerintah Kabupaten Jember dapat melestarikan ...
EKSEKUTIF

Ini Alasan Eri Cahyadi Haramkan Sekolah Negeri di Surabaya Gelar Wisata-Wisuda

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi kembali menegaskan larangan menggelar wisuda maupun wisata akhir sekolah, ...
SEMENTARA ITU...

Sepakbola Kades Cup I Lumajang Sukses Tanpa Tawuran, Babak Final Dibuka Wabup

LUMAJANG – Turnamen Sepakbola Kades Cup I, memasuki babak final, Selasa (13/5/2025). Acara dihelat sejak 11 April ...
LEGISLATIF

Soroti PAD Jember, Widarto: Masih Butuh Kerja Keras untuk Penuhi Target

JEMBER – Banyak cara untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) asalkan ada keseriusan Pemerintah Kabupaten ...
EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Sediakan Armada Antar Jemput untuk 477 Jamaah Haji, Termasuk Kakek Umur 97 Tahun

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengikuti pelepasan jamaah calon haji asal Kabupaten Ngawi, di Pendopo Wedya ...